Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin banyak yang menyoroti potensi polemik Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Hal ini merujuk pada terungkapnya adanya satu kelompok Detasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88 Polri yang membuntuti kegiatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah.

Johan Budi, Anggota Komisi III DPR menilai, Korps Bhayangkara harus memberikan klarifikasi terhadap penugasan Densus 88 untuk memantau kegiatan Jampidsus. Tanpa penjelasan, menurut dia, asumsi yang muncul dan berkembang di masyarakat akan tak terkendali.

“Kalau rumor itu liar maka upaya pemberantasan korupsi [Kejaksaan Agung] akan terganggu dan yang senang adalah koruptor. Sehingga, perlu ada segera penjelasan resmi baik dari pihak kejaksaan agung maupun kepolisian apakah perlu ada duduk bareng pejabat dari dua institusi itu,” kata Johan Budi dikutip dari laman DPR, Senin (27/5/2024).

Menurut dia, Kejaksaan Agung, terutama Jampidsus tengah menangani kasus korupsi besar dengan total kerugian negara tinggi; dan melibatkan sejumlah nama besar. Hal ini merujuk pada kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, 2015-2022. 

"Kita belum tahu juga apakah ini kaitannya dengan timah atau yang lain. Karena kejaksaan agung sekarang sedang mengusut kasus korupsi besar, sehingga persepsi yang muncul berkaitan dengan itu. Tapi menurut saya kita tunggu saja penjelasan resminya terkait dengan apa,” kata Politikus PDIP tersebut.
 
Dalam informasi yang sama, Tim Pengawal Jampidsus dikabarkan menangkap seorang anggota Densus berpangkat Bripda dengan inisial IM di sebuat restoran Prancis daerah Cipete, Jakarta Selatan. Saat itu, Febrie juga tengah berada di restoran tersebut.