Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun sebelumnya mengatakan pemerintah masih belum memutuskan nasib kebijakan mempertahankan harga BBM nonsubsidi Pertamina setelah masa berlakunya habis pada Juni.
Arifin mengaku belum bertemu dengan perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) untuk membahas kebijakan BBM nonsubsidi tersebut.
“Kami belum ketemu sama kementerian/lembaga terkait. Kan itu harus [bertemu] BUMN, Kementerian Perdagangan, nanti baru kita ke Kemenko Perekonomian,” ujar Arifin saat ditemui di sela IPA Convex, baru-baru ini.
Arifin tidak menjelaskan dengan gamblang perihal kemungkinan kenaikan harga BBM nonsubsidi setelah Juni 2024. Namun, dia menyinggung bahwa harga minyak dunia saat ini telah memasuki tren penurunan di level US$80-an per barel atau fase bearish.
“Sekarang harga crude [minyak mentah Brent] US$83/barel, sudah turun US$10. Saya berdoa [harga minyak stabil pada Juni], malah kalau bisa lebih turun lagi,” ujar Arifin.
Per hari ini, Senin (27/5/2024), harga minyak mentah Brent untuk penyelesaian Juli naik 0,2% menjadi US$82,25 per barel pada pukul 8:24 pagi di Singapura. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli naik 0,2% menjadi US$77,90/barel.
Untuk diketahui, pemerintah memang telah menjanjikan bahwa tidak akan menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi hingga pertengahan tahun ini. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang paripurna Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama menteri kabinetnya pada Senin (26/2/2024).
"Diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan [tarif] listrik, tidak ada kenaikan [harga] BBM sampai Juni [2024], baik itu yang subsidi maupun nonsubsidi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat itu.
Dalam keputusan itu, pemerintah pun telah berencana menyiapkan anggaran untuk Pertamina dan PLN sebagai bantalan, guna memastikan tidak ada kenaikan harga tersebut. Namun, tidak diketahui berapa dana yang disiapkan pemerintah sebagai bantalan bagi Pertamina untuk menjalankan mandat tersebut.
(wdh)
