Pesan Jokowi, tidak ada aplikasi baru sehingga diminta intepoterlitas aplikasi, ujar Anas sebelumnya. Meski sudah berbasis digital namun tidak bersatu sama lain membuat publik selalu kesulitan dalam mengakses layanan lembaga pemerintah.
Terlalu banyak aplikasi yang harus diunduh. Saat ingin mengakses satu layanan, membuka satu aplikasi, misalkan bidang kesehatan, dan mengakses aplikasi lain pada layanan lain. “Bayangkan ada 27.000 aplikasi, semakin banyak aplikasi semakin rumit,” tegas Anas. “Ibarat kata, bila sebelumnya Presiden telah meresmikan banyak jalan tol secara fisik, maka kali ini pemerintah akan membangun jalan tol pelayanan publik melalui keterpaduan layanan digital di sembilan layanan prioritas.” Govtech bakal diberi nama Inadigital yang merupakan singkatan dari Indonesia Digital.
9 layanan prioritas yang menjadi target Jokowi dalam menghadirkan mega Apps Nasional adalah:
-
Identitas Digital, dikerjakan Kementerian Dalam Negeri
-
Satu Data atau Data Payment, dikerjakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
-
Digital Payment, dikerjakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
-
Portal data nasional dan pusat data nasional, dikerjakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
-
Layanan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)
-
Layanan SIM Online dan perizinan konser Kepolisian
-
Aplikasi Bantuan Sosial
-
Aplikasi Bidang Kesehatan
-
Aplikasi Bidang Pendidikan
Dalam perwujudan digitalisasi pemerintah Peruri ditunjuk sebagai pengelola INA Digital atau GovTech Indonesia sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 82 tengan Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Penugasakan pemeritnah kepada Peruri juga dalam kaitan mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik pemerintah yang terpadu solutif dan transparan, disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir.
“Peruri telah menunjukkan komitmen kuat dalam beradaptasi dengan era digital dan terus berinovasi yang dibuktikan melalui rekam jejak dalam mengimplementasikan transformasi digital. Mereka telah sukses meluncurkan dan mengembangkan berbagai produk dan layanan digital seperti E-Materai, Sertifikat Tanah Elektronik dan Sertifikat Elektronik untuk Paspor Dinas dan Diplomatik ,” papar Erick, sebagai latar belakang kenapa Peruri ditunjuk sebagai penyelenggara SPBE dengan melibatkan tim yang beranggotakan 400 profesional dari dalam negeri.
Lebih lanjut Peruri juga sudah mengkonsolidasikan 15 K/L untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas Portal Pelayanan Publik, diantaranya di sektor: layanan Pendidikan, Kesehatan, Bantuan Sosial, Administrasi Kependudukan yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Transaksi Keuangan Negara, Aparatur Negara, Portal Pelayanan Publik, Satu Data Indonesia, dan Kepolisian.
“Peluncuran INA Digital ini menandai langkah maju yang signifikan dalam digitalisasi layanan publik di Indonesia. Dengan adanya integrasi layanan portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan pada satu portal terpadu, masyarakat diharapkan dapat
mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah, cepat, dan efisien,” pungkas Erick.
(fik/wep)
