Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut bahwa salah satu poin hasil Rakernas V partai adalah penguatan fungsi kontrol dan penyeimbang dalam pemerintahan.
Dalam kaitan itu, ia menyebut perlunya dorongan perlakukan yang setara dan adil bagi para partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan.
“Rakernas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang atau checks and balances,” kata Puan dalam pidatonya pada acara penutupan Rakernas V PDIP yang disiarkan secara daring, Minggu (26/5/2024).
Meskipun perlu adanya penguatan fungsi kontrol dan penyeimbang dalam pemerintahan, Puan menyampaikan bahwa pada saat yang sama partai politik juga bertujuan mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilihan umum (pemilu).
Dengan begitu, Puan menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk terus mendorong kebijakan legislasi.
Termasuk, menekankan perlunya perlakukan yang setara dan adil pada partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan maupun yang di luar pemerintahan.
“Untuk itu Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila, untuk penguatan pelembagaan partai,” ucap Puan.
Pada kesempatan itu, Puan juga sempat menyampaikan bahwa Pemilu 2024 merupakan yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
"Itu disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics)," ujar Puan.
Puan Maharani menambahkan, buruknya penyelenggaraan Pemilu 2024 juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu.
(azr/dhf)
