Ia juga menyebut bahwa implementasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dapat mengerek nilai ekonomi digital ASEAN yang semulanya pada 2023 diperkirakan senilai US$1 naik menjadi US$2 triliun.
Selain itu, Airlangga menyampaikan bahwa keamanan sistem siber merupakan salah satu tantangan dalam ekonomi digital. Ia juga menyinggung soal karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak dapat mengandalkan internet hanya melalui sistem jaringan fiber optik.
“Saya melihat bahwa masalah cyber security akan selalu menjadi masalah dalam ekonomi digital. Dengan karakteristik sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan fibre optic sebagai solusi penyediaan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menyatakan Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menjadikan ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan ekonomi utama pada masa mendatang.
Sebagai tambahan, sebelumnya Kemenko Perekonomian meluncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 pada akhir tahun lalu. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan panduan bagi transformasi digital di Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan pemerintah memetakan Strategi Nasional Ekonomi Digital pada 6 pilar utama yakni: Infrastruktur, sumber daya manusia, iklim bisnis dan keamanan siber, riset, inovasi, dan pengembangan usaha, pendanaan dan investasi, serta kebijakan dan regulasi.
“Kalau dilihat dari ekonomi digital Indonesia, saat ini masih didominasi sektor e-commerce, 57% dari nilai ekonomi digital kita dari e-commerce. Setelah itu ada Gojek, Grab dan lainnya. Kemudian yang ketiga online media. Pangsa dari e-commerce ini kalau tidak betul-betul kita kuatkan akan tergerus oleh negara lain. Jadi, Pemerintah tidak hanya memperbaiki dari sisi digital, dari infrastruktur digital juga harus disiapkan,” ujar Rudy.
(azr/ain)
