Jika disahkan, perubahan undang-undang ini kemungkinan akan segera berlaku mengingat oposisi yang dipimpin KMT mengontrol legislatif. Karena kalah jumlah, DPP telah menggunakan langkah-langkah lain untuk menghalangi pengesahan RUU ini, memicu pertikaian antara anggota parlemen selama seminggu terakhir dan kemungkinan menyebabkan lebih banyak saling dorong di lantai parlemen setelah debat dilanjutkan pada Jumat (24/05/2024).
Apa yang Dilakukan Pihak Oposisi dan Mengapa?
Pihak oposisi mengatakan bahwa reformasi diperlukan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih baik antara presiden dan legislatif. Mereka juga mengatakan bahwa perubahan ini sejalan dengan proposal sebelumnya oleh DPP.
KMT dan mitra oposisi mereka, Partai Rakyat Taiwan, mengatakan bahwa RUU ini akan menciptakan lebih banyak transparansi dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab. Anggota parlemen oposisi mengatakan bahwa di masa lalu, pejabat sering menghindari pertanyaan mereka sepanjang kehadiran di legislatif, sehingga tidak memenuhi kewajiban mereka untuk menjelaskan tindakan dan kebijakan mereka.
Oposisi ingin legislatif memiliki kekuatan untuk meminta pejabat pemerintah, militer, entitas swasta, dan individu pribadi untuk memberikan kesaksian dan dokumen untuk membantu dalam penyelidikan. Individu atau entitas yang tidak mematuhinya bisa dikenai denda berulang kali hingga NT$100.000. Pejabat yang menolak menjawab pertanyaan bisa menghadapi hukuman hingga NT$200.000, dan orang-orang yang terbukti berbohong bisa menghadapi denda atau hukuman penjara hingga satu tahun.
Undang-undang ini juga akan mengharuskan presiden untuk melapor ke majelis secara teratur dan menjawab pertanyaan, sesuatu yang dikatakan oposisi akan memperkuat pengawasan terhadap pemimpin tertinggi Taiwan.
Mengapa Partai yang Berkuasa Tidak Senang dengan Itu?
DPP dan pendukungnya mengatakan bahwa perubahan undang-undang ini merupakan tindakan berlebihan dari legislatif. Mereka mengatakan bahwa RUU ini tergesa-gesa melalui komite dan masukan mereka diabaikan. Tuduhan ini dibantah oleh oposisi.
Salah satu kekhawatiran utama partai ini adalah bahwa RUU tersebut bisa digunakan sebagai senjata untuk mengganggu pemerintahan Lai. Menurut DPP, perluasan kewenangan legislatif untuk melakukan investigasi membuka kemungkinan seorang anggota parlemen dapat meminta segala macam informasi sensitif atau rahasia tentang operasi pemerintah, termasuk urusan militer.
Ditambah dengan kemungkinan hukuman penjara bagi pejabat yang terbukti menyesatkan legislatif, bisa membuat pemerintah terperangkap dalam penyelidikan terus-menerus dan kemungkinan kasus hukum. Kritikus juga khawatir ini sangat meningkatkan risiko bocornya informasi rahasia.
Apakah Ini Akan Mempengaruhi Hubungan Taiwan dengan China?
Konstitusi Taiwan mengatur bahwa hubungan lintas selat dan pertahanan nasional adalah tanggung jawab presiden. Kemampuan untuk mempertanyakan dan meminta informasi dari presiden dengan ancaman hukuman penjara karena tidak menjawab dapat memberikan pengawasan yang lebih besar dari legislatif terhadap hubungan dengan China. Para penentang RUU ini mengatakan bahwa hal tersebut akan melanggar kemampuan presiden untuk mengelola hubungan lintas selat dan oleh karena itu tidak konstitusional.
Bagaimana Presiden Dapat Menanggapi Undang-Undang Ini?
Dia bisa meminta 15 hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan konstitusionalitas undang-undang tersebut. Jika pengadilan menyatakan undang-undang itu tidak konstitusional, maka undang-undang itu akan segera menjadi tidak berlaku. Namun, Lai tidak bisa meminta pengadilan untuk campur tangan sampai legislasi tersebut secara resmi menjadi undang-undang. Pengadilan ini memiliki sejarah bergerak lambat, yang berarti pemerintahan Lai mungkin akan mulai menghadapi penyelidikan di legislatif sebelum pengadilan mampu bertindak.
Dia juga bisa menunda proses. Setelah disahkan, legislatif akan mengirimkan undang-undang tersebut ke kabinet, yang memiliki opsi untuk mengembalikannya ke anggota parlemen untuk dinilai ulang dalam proses yang bisa memakan waktu beberapa minggu. Akhirnya, kabinet harus menyerahkan undang-undang tersebut kepada Lai untuk ditandatangani. Dia tidak memiliki hak veto, tetapi politik Taiwan mungkin masih bisa berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika dia menolak untuk menandatangani undang-undang tersebut. Jika terjadi kebuntuan seperti itu, Mahkamah Konstitusi kemungkinan akan diminta untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pengadilan ini tidak ragu untuk membuat interpretasi sulit di masa lalu, seperti pada 2017 ketika mereka memutuskan bahwa undang-undang harus diubah untuk mengizinkan pernikahan sesama jenis.
Lai juga memiliki pilihan terakhir yang ekstrem: berusaha untuk membubarkan parlemen. Berdasarkan undang-undang Taiwan, anggota parlemen DPP bisa mengajukan mosi tidak percaya terhadap perdana menteri mereka sendiri, sehingga dia dibebaskan dari tugas. Perdana menteri yang keluar kemudian bisa meminta presiden untuk membubarkan badan legislatif.
Jika Lai melakukan ini, dampak politiknya kemungkinan akan sangat besar. Tidak hanya dia mengorbankan perdana menterinya sendiri, dia juga akan membuat marah pemilih di seluruh Taiwan karena memecat anggota parlemen yang baru saja mereka pilih pada Januari lalu.
Apa Dampaknya terhadap Pasar?
Konfrontasi politik dalam negeri jarang membuat dampak besar. Indeks Taiex tetap stabil selama Gerakan Bunga Matahari pada 2014, di mana para demonstran yang menentang kesepakatan perdagangan dengan China menyerbu dan menduduki parlemen selama beberapa minggu selama demonstrasi tersebut.
Sejauh ini, protes minggu ini hanya sedikit menggerakkan kekhawatiran investor: pasar saham mencapai rekor tertinggi baru dalam dua hari setelah protes awal pada Selasa, dan pergerakan dolar Taiwan juga tenang.
Namun, setiap eskalasi ketegangan bisa mengubah keadaan. Investor juga bisa khawatir jika legislator oposisi mulai menuntut peran yang lebih besar dalam menetapkan harga listrik — sebuah masalah yang biasanya ditangani oleh menteri-menteri di bawah kepemimpinan presiden.
(bbn)
