Kontroversi Pengangkatan Menteri, PM Thailand akan Diselidiki MK
News
24 May 2024 13:30
Patpicha Tanakasempipat - Bloomberg News
Bloomberg, Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand menerima petisi dari sekelompok senator yang berupaya memberhentikan Perdana Menteri Srettha Thavisin dengan alasan etika, tetapi mengizinkan perdana menteri untuk menjalankan tugasnya sampai putusan dijatuhkan.
Dalam pernyataan pada Kamis (23/05/2024) pengadilan mengatakan akan memeriksa permohonan dari 40 senator yang menyatakan keputusan Srettha untuk mengangkat Pichit Chuenban sebagai menteri kabinet bulan lalu telah melanggar standar etika berdasarkan konstitusi.
Pengadilan memberikan suara enam banding tiga untuk menerima petisi guna mempertimbangkan apakah Srettha harus diberhentikan dari tugasnya, dan memberikan suara lima banding empat untuk menentang penangguhan tugasnya untuk sementara. Srettha diberi waktu 15 hari untuk mengajukan pembelaan setelah dia diberitahu secara resmi tentang keputusan pengadilan.
Pichit, mantan pengacara keluarga Shinawatra yang paling berpengaruh, diangkat sebagai menteri yang bertugas di kantor perdana menteri dalam perombakan bulan lalu. Namun, menurut kelompok senator, dia dianggap tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. Pichit mengundurkan diri sebagai menteri pada Selasa (21/05/2024), dengan alasan ingin menyelamatkan Srettha dari masalah hukum apa pun. Pengadilan mengatakan pengunduran diri tersebut membebaskan Pichit dari pemeriksaan lebih lanjut dalam kasus ini.
