Selain itu, Tauhid mengatakan sebenarnya pemerintah bisa berkaca dari negara maju dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
Menurutnya, pemerintah bisa menerapkan penjualan LPG 3 Kg secara satu harga. Namun, pemerintah bakal mengalokasikan atau memberikan subsidi langsung kepada masyarakat miskin.
“Semua harganya market, tidak ada perbedaan. Jadi, makin banyak dual price, saya kira makin punya peluang untuk kecolongan. Tinggal memang syaratnya adalah by name by data-nya itu kuat. Itu bisa dibuktikan. Di rekening, di jenis pekerjaan, dan sebagainya,” kata Tauhid.
Untuk diketahui, pemerintah memiliki rencana untuk melakukan pengendalian pada subsidi liquefied petroleum gas (LPG) 3 Kg atau Gas Melon pada 2025, yang diproyeksikan akan mengurangi konsumsi sebesar 1 juta metrik ton/tahun.
Menurut pemerintah, pengendalian dapat diterapkan dengan menetapkan target sasaran penerima subsidi LPG tabung 3 kg yaitu rumah tangga desil pendapatan 1—7, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Adapun, arah kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg pada 2025 adalah melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat.
Kebijakan tersebut dilakukan di antaranya dengan pendataan pengguna LPG tabung 3 kg berbasis teknologi. Sejalan dengan itu, pengguna LPG tabung 3 kg adalah yang telah terdata dan tercantum dalam data by name by address sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pelaksanaan transformasi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat,” papar Kementerian Keuangan sebagaimana dikutip melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, dilansir awal pekan ini.
(dov/wdh)
