Kabar Revisi UU TNI sebenarnya sempat dikonfirmasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan, DPR berpotensi melakukan revisi terhadap UU TNI dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri.

Keduanya sebagai konsekuensi atau pun penyetaraan hukum usai DPR melakukan revisi Undang-undang Kejaksaan pada 2021. Beleid baru tersebut mengatur ulang usia pensiun dan usia jabatan fungsional anggota korps Adhyaksa tersebut.

(red/frg)