Israel dan Amerika Serikat, sekutu utamanya, bukanlah anggota ICC, yang didirikan pada tahun 2002.
Tuduhan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas bermula dari peristiwa 7 Oktober, ketika gelombang orang bersenjata Hamas menyerang Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan membawa 252 orang lainnya kembali ke Gaza sebagai sandera. Serangan tersebut memicu perang saat ini, di mana setidaknya 35.500 warga Palestina telah terbunuh di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Pada Senin, Biden mengatakan bahwa "tidak ada kesetaraan--tidak ada sama sekali--antara Israel dan Hamas".
"Sudah jelas Israel ingin melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memastikan perlindungan warga sipil," tambah Biden.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menggemakan kecaman presiden, dengan mengatakan bahwa Washington "pada dasarnya menolak" langkah tersebut. "Ini memalukan," katanya. "ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini."
Blinken juga mengatakan bahwa permintaan surat perintah penangkapan akan membahayakan upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.
Khan juga mengajukan surat perintah penangkapan untuk Gallant dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh, bersama dengan kepala militer kelompok tersebut, Mohammed Deif.
Dia mengatakan bahwa perdana menteri dan menteri pertahanan Israel dicurigai melakukan kejahatan termasuk membuat warga sipil kelaparan sebagai metode perang, pembunuhan, dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil, dan pemusnahan.
Jaksa penuntut mengatakan bahwa dugaan kejahatan tersebut dimulai "setidaknya sejak 7 Oktober 2023" dalam kasus para pemimpin Hamas, ketika kelompok tersebut melancarkan serangan terhadap Israel, dan "setidaknya sejak 8 Oktober 2023" untuk para pemimpin Israel.
ICC membela sikapnya pada Senin, dengan mengatakan bahwa meskipun ada "upaya yang signifikan", pihaknya belum menerima "informasi apa pun yang menunjukkan tindakan nyata di tingkat domestik [di Israel] untuk menangani kejahatan yang dituduhkan atau individu-individu yang sedang diselidiki".
Panel hakim di ICC sekarang harus mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan surat perintah tersebut dan, jika iya, negara-negara yang telah menandatangani statuta ICC wajib untuk menangkap orang-orang tersebut jika mereka memiliki kesempatan untuk itu.
Netanyahu, perdana menteri terlama di Israel, mengutuk permohonan penangkapannya sebagai "perintah yang tidak masuk akal dan salah".
Dalam sebuah pernyataan publik dalam bahasa Ibrani, ia bertanya "dengan keberanian apa" ICC "berani membandingkan" Hamas dan Israel.
Perbandingan tersebut merupakan "pemutarbalikan realitas", kata Netanyahu.
Ia menuduh jaksa penuntut "menyiramkan bensin tanpa perasaan ke dalam api antisemitisme yang berkobar di seluruh dunia".
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz menyebut tindakan Khan sebagai "serangan frontal yang tidak terkendali" terhadap para korban serangan 7 Oktober dan sebuah "aib sejarah yang akan dikenang selamanya".
Namun beberapa sekutu Barat Israel menghindari untuk mengkritik ICC secara langsung dalam pernyataan mereka.
Dalam sebuah pernyataan pada Senin malam, kementerian luar negeri Prancis mengatakan bahwa mereka mendukung pengadilan tersebut dan apa yang mereka sebut sebagai "perjuangan melawan impunitas dalam segala situasi".
Demikian pula, kementerian luar negeri Jerman mengatakan bahwa mereka "menghormati independensi dan prosedur" ICC.
Namun, Berlin mengkritik publikasi dakwaan yang dilakukan secara bersamaan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut "menciptakan kesan yang tidak benar tentang kesetaraan".
Hamas sebelumnya telah mengajukan tuntutannya sendiri untuk "pembatalan semua surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap para pemimpin perlawanan Palestina".
"Hamas mengecam keras upaya jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional untuk menyamakan korban dengan algojo," kata kelompok itu.
Kelompok ini juga mengeluhkan bahwa permohonan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant datang "terlambat tujuh bulan", dan bahwa para pemimpin politik dan militer Israel lainnya tidak disebutkan namanya.
Khan menuduh para pemimpin Hamas telah melakukan kejahatan, termasuk pemusnahan, pembunuhan, penyanderaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, dan penyiksaan.
(red/ros)
