Ghufron tak menampik peristiwa tersebut. Akan tetapi, dia mengklaim tak mendapatkan keuntungan dalam bentuk apa pun. Hal tersebut semata bantuan yang diklaim atas dasar rasa kemanusiaan terhadap kerabat yang mengalami kesulitan.
Berdasarkan informasi, Ghufron sempat menelpon Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono untuk mengabulkan mutasi ASN tersebut. Kasdi sendiri kemudian menjadi pihak berperkara di KPK usai menjadi salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Selain klaim kemanusiaan, Ghufron juga menilai Dewas seharusnya menolak laporan etik karena telah kadaluwarsa. Versi Ghufron, kasus etik pada Maret 2022 tersebut kadaluwarsa usai satu tahun yaitu Maret 2023. Akan tetapi, Dewas justru tetap memproses saat laporan masuk Desember 2023.
"Itu [gugatan PTUN dan laporan ke Bareskrim] adalah jalur resmi sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan pembentuk undang-undang," kata Ghufron.
Berdasarkan informasi, Bareskrim sudah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi berkaitan dengan laporan Ghufron. Dalam waktu ke depan, penyidik juga berpotensi akan memanggil dan memeriksa anggota Dewas KPK.
"Sejak tanggal 6 kami laporkan, tentu ada beberapa yang sudah dipanggil, saya kurang tau siapa saja yang dipanggil, nanti dikonfirmasi ke penyelidik," kata Ghufron.
(fik/frg)
