Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bahwa keputusan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% diserahkan pada pemerintahan baru, yakni pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Mengenai PPn itu nanti kami serahkan pemerintahan baru,” ujar Sri Mulyani di kompleks DPR RI, Senin (21/5/2024).

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga mengakui pihaknya terus berkomunikasi dengan tim dan orang-orang yang ditunjuk oleh Prabowo untuk mengharmonisasi aspirasi pemerintahan baru dengan rancangan anggaran yang sedang dibuat.

Bendahara Negara menjelaskan, komunikasi tersebut dilakukan agar program pemerintah baru dan prioritas pembangunannya dapat berjalan pada awal pemerintahan berlangsung.

“Sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu,” lanjutnya.