Dengan daya pikat ini, pihaknya kemudian akan mendorong Starlink Indonesia untuk melebarkan layanan di wilayah pelosok, wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) untuk mendukung target konektivitas internet dari pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Starlink Punya Titik Lemah, Bila Terjadi Fatal
Pada wilayah ini, internet memang masih menjadi kendala karena jaringan infrastruktur milik para pelaku jasa internet atau operator seluler belum menjangkaunya. Seperti dalam peluncuran di Bali, bahwa Starlink akan dimanfaatkan untuk sektor kesehatan dan pendidikan.
“Nanti kita arahkan ke daerah-daerah 3T yang belum ada akses internet. Jadi sangat membantu masyarakat, terutama untuk puskesmas, pendidikan," pungkasnya. Sebelumnya Elon Musk selaku CEO SpaceX resmi meluncurkan layanan internet SSI di Kantor Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Jalan Muh Yamin VIII, Denpasar, Bali.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, sebelum peresmian menyatakan, pemberian beberapa izin dari Starlink Indonesia telah melewati kajian. Ia memastikan bahwa penataan industri jasa layanan internet tetap dilakukan pemerintah.
Jika masih terdapat kekhawatiran Starlink Indonesia akan ‘membunuh’ pebisnis jasa internet lama, Usman menyatakan, “kita tidak perlu takut dengan kompetisi, bikin hidup lebih hidup dengan perusahaan asing masuk mendorong para operator seluler kita meningkatkan layanannya. Itu natural.”
Baca Juga: Terungkap Siapa Pemilik Starlink Indonesia versi Data Pemerintah
Pada bagian lain, “kita [pemerintah melalui Kementerian Kominfo] harus menata kompetisi, lokasi, misalnya Starlink di IKN [Ibukota Nusantara] atau daerah yang belum terjangkau internet. Indonesia baru 78,9% penduduk punya akses internet menurut [riset] APJII [Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia]. Starlink masuk situ, satelit mengatasi persoalan geografis. Mereka nggak mungkin masuk ke Jakarta [sudah memiliki jaringan] fiber optik stabil.”
Pengamat teknologi sekaligus Heru Sutadi Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute menggarisbawahi peran pemerintah sebagai 'wasit' di industri telekomunikasi. Pemain baru seperti Starlink harus mengikuti prosedur, mendapatkan hak setara, dan mematuhi kewajiban, agar tercipta lingkungan bisnis yang sehat.
“Memang kita memerlukan regulator atau pemerintah yang menjamin kompetisi dilakukan sehat antar tiga model teknologi [menjalankan jasa internet] yang dipakai [operator seluler, penyelenggara berbasis fiber optic, jasa satelit]. Dengan kompetisi sehat, kita harapkan masyarakat diuntungkan dengan layanan berkualitas dan harga terjangkau,” jelas Heru saat berbincang dengan Bloomberg Technoz.
Ketua Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menambahkan bahwa hadirnya Starlink Indonesia tentu setelah melewati banyak persyaratan, termasuk membangun satelit bumi di Indonesia. “[Starlink] memenuhi berbagai perijinan yang dipersyaratkan, seperti Uji Laik Operasi [ULO] dari Kementerian Kominfo,” papar dia saat dikonfirmasi Bloomberg Technoz.
Kominfo juga telah menyampaikan bahwa perusahaan telah meraih izin penyelenggara layanan Very Small Aperture Terminal (VSAT), serta izin Internet Service Provider (ISP) yang bekerjasama dengan salah satu Network Access Provider/NAP) di Indonesia.
“Karena persyaratan yang diminta oleh Kominfo, baik untuk keperluan menjaga persaingan bisnis jasa internet di Indonesia, juga karena dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, maka Pemerintah Indonesia masih akan bisa menjaga kedaulatan data di Indonesia,” jelas Pratama.
(wep)
