“Pembangunan infrastruktur perlu dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital,” katanya.
Sementara itu, anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dengan beberapa arah kebijakan. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur bidang transportasi, energi, ketenagalistrikan, hingga pangan.
Kedua, memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar dan proyek strategis nasional. Ketiga, mempercepat pembangunan IKN. Kelima, pemerataan dan penguatan infrastruktur bidang teknologi. Terakhir, mendorong mendorong partisipasi Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.
Anggaran khusus IKN dalam APBN 2024 disiapkan sebesar Rp39,3 triliun. Sementara secara akumulatif, total alokasi anggaran IKN tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp71,8 triliun. Dengan rincian, realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi tahun 2023 Rp27 triliun, dan APBN 2024 Rp39,3 triliun.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam KEM-PPKF akan berada di kisaran 5,1%-5,5% pada tahun 2025. Jika diamati, target pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari target pemerintah dalam KEM-PPKF yang diumumkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada Februari lalu, yakni 5,3%-5,6%.
"Kami optimistis, dengan kerja keras dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta komitmen untuk melakukan terobosan kebijakan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas yang pada tahun 2025, diperkirakan berada pada kisaran 5,1% - 5,5%," ujar Sri Mulyani, Senin (20/5/2024).
Sri Mulyani enggan menjelaskan penyebab target pertumbuhan ekonomi yang menurun hanya dalam kurun waktu dua bulan tersebut. Dia hanya menjelaskan bahwa pembahasan KEM-PPKF yang disampaikan hari ini, termasuk target pertumbuhan ekonomi dan berbagai asumsi makro akan mendapat respons dari masing-masing fraksi di DPR.
"Kemudian akan kami bahas di Banggar (Badan Anggaran), mengenai angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, nanti kami bahas bersama, termasuk di dalamnya dengan Bappenas, Bank Indonesia, dan dari Banggar maupun Komisi XI DPR RI," papar Sri Mulyani.
(azr/ain)
