Selain itu, perluasan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), pengembangan industri kendaraan listrik, hingga perbaikan iklim investasi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Laju pertumbuhan ini diharapkan akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Bendahara Negara.
Selain hal itu Sri Mulyani juga menyampaikan beberapa indikator lainnya seperti, imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok pada kisaran 6,9% hingga 7,3%.
Selanjutnya, Bendahara Negara juga menargetkan harga minyak mentah pada tahun depan sebesar US$75-85 per barrel, lifting minyak bumi 580 ribu sampai 601 ribu per hari, dan lifting has 1.004-1.047 ribu barel setara minyak per hari.
“Dengan mencermati tensi geopolitik yang saat ini masih berlanjut,” ucapnya.
Seperti diketahui, Undang-Undang Keuangan Negara memberikan mandat dalam pembahasan APBN salah satunya dimulai dengan menyerahkan KEM-PPKF untuk tahun anggaran selanjutnya disampaikan pada rapat paripurna paling lambat 20 Mei pada tahun perencanaan anggaran.
Dengan begitu, Bendahara Negara menyampaikan KEM-PPKF tahun anggaran 2025 ke DPR untuk dilakukan pembahasan.
KEM-PPKF juga dijadikan acuan untuk menyusun APBN, termasuk digunakan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun kebijakan dan usulan anggaran tahun mendatang.
Pada pemberitaan sebelumnya, Bendahara Negara menyampaikan kebijakan fiskal harus menjadi fondasi kuat untuk menyokong cita-cita Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, atau menuju Indonesia Emas 2045.
Selain itu, KEM-PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerintahan selanjutnya yakni pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“RPJPN, RPJMN, RKP, dan KEM-PPKF dengan demikian menjadi tatanan yang membentuk tradisi politik dan pemerintahan yang terus berkesinambungan namun tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan dan upaya perbaikan untuk mencapai kesempurnaan,” kata Sri Mulyani.
(azr/lav)
