Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik keras pernyataan pejabat pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjitjik Sri Tjahjandarie yang menyebut kuliah adalah tertiary education (pendidikan tersier).

Pernyataan tersebut dianggap upaya pemerintah menghindari polemik kenaikan biaya UKT di sejumlah kampus negeri.

Seolah, kata anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah, pemerintah menyebut kuliah bukan prioritas karena bukan program wajib belajar.

 “Masyarakat terutama orang tua dan mahasiswa sedang mengeluhkan biaya UKT yang naik berkali-kali lipat jadi mahal. Tidak terjangkau bagi banyak keluarga, sampai sudah ada korban drop out. Tapi pemerintah malah berkelit kalau kuliah itu tertiary education, pilihan pribadi untuk lanjut ke jenjang lebih tinggi, bukan prioritas pemerintah," kata Ledia dikutip, Ahad (19/5/2024).

"Reaksi ini menurut saya sangat sembrono, tidak solutif dan ibarat Jaka Sembung naik ojek, gak nyambung, Jek.”