Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mohammad Mahfud atau Mahfud MD membuka data agregat dugaan TPPU periode 2009-2023. Ini adalah rekapitulasi laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) ke Kementerian Keuangan.

"Yang terlibat 491 orang dari Kementerian Keuangan, itu entitasnya," kata Mahfud dalam rapat dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (29/3/2023).

Menurut dia, PPAT telah menyerahkan 300 LHA kepada Kementerian Keuangan selama periode 2009-2023. LHA tersebut dibagi pada tiga kelompok yaitu transaksi keuangan mencurigakan milik pegawai Kemenkeu; transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu; serta transaksi keuangan mencurigakan yang terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.

Secara lebih detil, Mahfud mengatakan, ada 461 pegawai Kemenkeu yang diduga memiliki transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai Rp 35,54 Triliun. PPATK juga menemukan ada 30 pegawai Kemenkeu yang diduga terlibat dalam sejumlah transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai Rp 53,82 Triliun.