Menurut Mahfud, Sri Mulyani bahkan tetap tak mengetahui data dalam LHA hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana datang langsung ke Kemenkeu. Usai konfrontasi, kata dia, sejumlah pejabat Kemenkeu berdalih akan mencari ulang laporan yang diberikan PPATK.
"Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan itu. Dia tidak nipu [sempat bilang tak ada], tetapi memang tak diberi data itu," ujar Mahfud.
Komite TPPU pun menerima indikasi, sejumlah pejabat Kemenkeu kerap melaporkan dugaan TPPU di lingkungannya sebagai kasus pajak kepada Sri Mulyani.
Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan itu [LHA PPATK]
Ketua Komite TPPU, Mahfud MD
Sebelumnya, Sri Mulyani memang mengatakan baru mengetahui soal 300 LHA saat Ivan datang ke kantornya, 13 Maret 2023. Dia mengklaim saat lembaganya hanya memiliki surat PPATK sebanyak 36 halaman yang berisi rekapitulasi surat lembaga tersebut ke Inspektorat Jenderal Kemenkeu periode 2009-2023. Pada surat tersebut sama sekali tak ada data detil transaksi mencurigakan hingga Rp 300 triliun.
"Kami kaget karena mendengar berita di media. Kami cek tidak ada surat ke Kemenkeu," ujar Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR.
(frg)
