Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud atau Mahfud MD mengatakan, ada indikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menerima laporan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) secara utuh. Menurut dia, ada pegawai Kemenkeu yang memilah dan menyembunyikan data pada 300 laporan hasil analisis (LHA) PPATK.

"Saya tak tahu siapa yang bohong [di Kemenkeu]," kata Mahfud saat rapat dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (29/3/2023). 

Salah satunya, kata dia, kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui penyelundupan emas batangan. PPATK melaporkan ada seorang pegawai Kemenkeu yang diduga membawa masuk sejumlah emas batang. 

PPATK mencurigai karena data Bea Cukai mencatatnya sebagai emas mentah. Dalam pemeriksaan, pegawai tersebut pun mengklaim emas baru akan diolah menjadi emas batangan pada sebuah perusahaan di Surabaya. Berdasarkan penelusuran, PPATK tak menemukan perusahaan yang diklaim bisa mengolah emas mentah menjadi batang.

PPATK pun melaporkan temuan tersebut secara langsung ke Kemenkeu, pada 2017. Saat itu, sejumlah petinggi Kemenkeu turut hadir yaitu Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Karena minim respon, PPATK kembali melaporkan kasus tersebut bersama LHA lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Namun hasilnya sama saja.