Saat dimintai konfirmasi lebih lanjut, Arifin enggan mendetailkan dengan lengkap mengenai tambahan 1 proyek smelter Vale tersebut. Namun, dia memastikan bahwa proyek tersebut sudah dalam tahapan penandatangan kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Terpisah, Menteri Investasi/Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan terdapat proyek smelter baru berbasis HPAL dalam rencana investasi penghiliran nikel milik Vale.
3 Proyek
Arifin Tasrif mengatakan sebelumnya PT Vale Indonesia (INCO) memiliki tiga megaproyek sebagai komitmen investasi dengan nilai US$9,2 miliar. Di antaranya :
1. Tambang Nikel dan HPAL Sorowako
Tambang nikel akan beroperasi pada 2027, sementara smelter HPAL dalam proses penyusunan kesepakatan kerja sama definitif dengan Huayou. Nilai investasinya mencapai US$2 miliar.
Pabrik itu bakal menghasilkan MHP yang menjadi bahan baku untuk baterai kendaraan listrik. Selain itu, fasilitas pengolahan tersebut ditargetkan sanggup memproduksi 60.000 ton nikel dan 5.000 ton kobalt per tahun dalam bentuk MHP.
2. Tambang nikel dan HPAL Pomalaa
Arifin mengatakan tambang nikel akan beroperasi pada 2026, di mana terkait dengan smelter HPAL telah penandataganan definitive agreement. Nilai investasi mencapai US$4,6 miliar.
Proyek smelter berbasis HPAL dengan kapasitas 120.000 ton nikel dalam format MHP ini berlokasi di Blok Pomalaa. Proyek ini hasil patungan INCO dengan Huayou dan Ford Motor Co yang diteken sejak Maret tahun lalu, yang membentuk perusahaan patungan bernama PT Kolaka Nickel Indonesia (KNI).
3. Tambang nikel dan RKEF Bahodopi
Arifin menjelaskan Tambang nikel akan beroperasi pada 2026. Adapun, proyek yang memiliki investasi US$2,6 miliar merupakan joint venture dengan Xihai dan Tisco dalam rangka pengembangan pengolahan nikel di Xinhal Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah.
Adapun, Irwandy mengatakan bahwa pemegang kendali operasi ke depannya bakal bergantung pada keputusan secara bisnis (business to business).
INCO mendapatkan perpanjangan izin operasi hingga 28 Desember 2035, menyusul dikeluarkannya izin pertambangan khusus pada 13 Mei lalu, menurut sebuah pernyataan pada Rabu (15/5/2024). Sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan izin operasi, Vale Indonesia harus menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian.
Perpanjangan izin tersebut merupakan bagian dari kesepakatan di mana PT Inalum (Persero), holding BUMN pertambangan, membeli 14% saham tambahan di Vale Indonesia dari Vale SA dan Sumitomo Metal Mining Co. Kesepakatan ini akan menjadikan pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham terbesar perusahaan dengan kepemilikan 34%.
(dov/wdh)
