Itulah mengapa, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan intensif mengomunikasikan isu tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lembaga keuangan bersedia mengakomodasi dan tidak mempersulit proses pendanaan untuk pensiun dini PLTU batu bara. 

Sri Mulyani tidak menampik investasi transisi energi menjadi isu yang sangat kompleks dan mahal bagi Indonesia. Terlebih, sektor batu bara mendominasi lebih dari 60% bauran energi di negara ini. 

Dalam kaitan itu, pemerintah tengah memutar otak agar upaya merealisasikan pensiun dini PLTU batu bara tidak menjadi bumerang yang bisa mencederai perekonomian. 

“Untuk menghadapi ini, kami sudah memperkenalkan program Energy Transition Mechanism [ETM] yang disokong ADB [Asian Development Bank] pada G-20 November tahun lalu. Kami mencoba menjembatani isu pensiun PLTU batu bara, yang menjadi key actions terpenting dalam upaya Indonesia bertranssisi ke ekonomi berbasis energi rendah karbon.”

Sekadar catatan, mekanisme ETM terbagi menjadi dua bagian yaitu fasilitasi pemangkasan karbon melalui pensiun dini PLTU batu bara, serta fasilitasi energi bersih melalui pembangunan industri EBT. Keduanya dikatakan membutuhkan biaya ekstrajumbo. 

Saat meluncurkaan ETM dalam forum G-20 tahun lalu, Indonesia juga menyepakati Just Energy Transitions Partnership (JETP). Koalisi negara-negara maju akan memobilisasi dana hibah dan pinjaman lunak senilai US$ 20 miliar selama periode 3—5 tahun melui program tersebut.

Donor program JETP mencakup Kanada, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Norwegia, Inggris dan Amerika Serikat (AS). Tujuannya adalah untuk membantu Indonesia menutup pembangkit listrik tenaga batu bara dan memajukan tenggat emisi puncak sektor pembangkit listrik dalam 7 tahun hingga 2030.

Komitmen pembiayaan terssebut mengurangi beban negara sekitar US$ 600 miliar, yang dibutuhkan untuk menghapuskan operasional listrik berbasis batu bara demi jaringan listrik yang ditenagai oleh energi terbarukan.

“JETP ini adalah ujian berat bagi Indonesia untuk memegang janji serta komitmen transisi energinya,” ujar Sri Mulyani. 

Menurut sebuah penelitian oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan University of Maryland pada akhir 2022, setidaknya terdapat total 12 pembangkit listrik bertenaga batu bara yang layak untuk dipensiunkan dalam waktu dekat. 

Kedua belas PLTU berbasis batu bara tersebut a.l. Bangka Baru di Bangka-Belitung dengan kapasitas 60 MW, Banten Suralaya di Banten dengan kapasitas 1.600 MW, Merak di Banten dengan Kapasitas 120 MW, dan  Cilacap Sumber di Jawa Tengah dengan kapasitas 600 MW.

Lalu, PLN Paiton di Jawa Timur dengan kapasitas 800 MW, Tarahan di Lampung dengan kapasitas 100 MW, Asam-Asam di Kalimantan Selatan dengan kapastas 260 MW, dan Tabalog di Kalimantan Selatan dengan kapasitas 200 MW.

Kemudian, Tabalong Wisesa di Kalimantan Selatan dengan kapasitas 60 MW, Bukit Asam Muara Enim di Sumatera Selatan dengan kapasitas 260 MW, Cikarang Babelan di Jawa Barat dengan kapasitas 280 MW, serta Ombilin di Sumatra Barat dengan kapasitas 200 MW.

(wdh/frg)