Saleh menganggap wacana peralihan subsidi dari Pertalite ke Pertamax Green 92 merupakan rencana baik. Terlebih, bila pemerintah memiliki rencana untuk menjadikan Pertamax Green 92 sebagai jenis BBM khusus penugasan (JBKP) pengganti Pertalite.
Pertimbangkan Infrastruktur
Namun, pemerintah tentu perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, harga, dan ketersediaan bioetanol.
“Pemerintah perlu mempetimbangkan harga, kesiapan infrastruktur dalam negeri, bioetanol terutama kan 5%—7%, harus dipikirkan sumber dari mana dan harga. Namun, menurut saya, secara personal, itu bagus ya ,” ujar Saleh.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengonfirmasi pemerintah tengah melakukan perhitungan untuk memberikan subsidi kepada bahan bakar bioetanol calon pengganti Pertalite atau Pertamax dalam beberapa tahun ke depan.
Luhut mengatakan peralihan dari Pertalite ke bioetanol menjadi target pemerintah untuk menyelesaikan masalah polusi udara.
“Nanti kita lihat dahulu [untuk pengganti Pertalite atau Pertamax]. Harus ke sana larinya [etanol dicampur dengan Pertalite]. Ya, tetap kita subsidi [BBM bioetanol], lagi kita hitung supaya targetnya yang kita subsidi adalah orang yang pantas disubsidi,” ujar Luhut saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2024).
Menurut Luhut, BBM bioetanol bisa dikembangkan melalui berbagai bahan baku seperti jagung, tebu, hingga rumput laut. Luhut juga menggarisbawahi pemerintah tengah mengembangkan 2 juta hektare (ha) lahan tebu di Merauke, Papua Selatan.
Menurut Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan memang bertujuan untuk menyiapkan bahan baku biofuel pengganti Pertalite atau Pertamax yang bakal mulai digunakan pada 2027.
(dov/wdh)
