Juru bicara Departemen Kehakiman AS mengatakan pemerintah siap untuk mempertahankan undang-undang tersebut di pengadilan.
"Undang-undang ini menangani masalah keamanan nasional yang kritis dengan cara yang konsisten dengan Amandemen Pertama dan batasan konstitusional lainnya," kata juru bicara tersebut dalam sebuah pernyataan.
ByteDance telah menyatakan tidak memiliki niat untuk mencari pembeli TikTok menjelang tenggat waktu Januari 2025. Sebaliknya, ByteDance ingin agar undang-undang tersebut dinyatakan tidak konstitusional, dengan alasan melanggar Amandemen Pertama dan merupakan hukuman ilegal tanpa proses hukum yang wajar atau temuan presiden bahwa aplikasi tersebut merupakan ancaman keamanan nasional.
TikTok berpendapat bahwa undang-undang tersebut akan mengekang kebebasan berbicara dan merugikan para kreator serta pemilik usaha kecil yang mendapat keuntungan ekonomi dari platform tersebut. Perusahaan mengatakan sebagai tanggapan atas masalah keamanan data, mereka telah menghabiskan lebih dari US$2 miliar untuk mengisolasi operasinya di AS dan setuju untuk diawasi oleh perusahaan Amerika, Oracle Corp.
Kreator konten profesional biasanya tidak menghasilkan cukup uang untuk hidup hanya dari TikTok. Perusahaan media sosial ini memiliki dana yang membayar kreator tertentu berdasarkan performa, dan juga berbagi pendapatan dari produk yang diberi tag dan dibeli melalui aplikasi.
Sebaliknya, para kreator menggunakan aplikasi untuk mendapatkan audiens dengan harapan bisa mendapatkan kesepakatan sponsor merek yang menguntungkan di mana mereka membuat video untuk atau memasarkan produk dari merek tersebut, seperti di platform media sosial lainnya.
Keterkaitan TikTok dengan China telah diawasi secara ketat di bawah pemerintahan sebelumnya. Mantan Presiden Donald Trump menggunakan perintah eksekutif untuk mencoba memaksa penjualan aplikasi tersebut ke perusahaan Amerika atau menghadapi larangan.
Namun, pemerintahannya juga menghadapi banyak tantangan hukum--termasuk dari para kreator--dan hakim memblokir larangan tersebut untuk dilaksanakan. Ketika Joe Biden menjadi presiden, dia meninjau kembali larangan Trump.
Upaya lobi CEO TikTok, Shou Chew, terhadap undang-undang tersebut gagal meyakinkan anggota parlemen AS yang khawatir tentang ancaman keamanan nasional dari China yang berpotensi mengakses data pengguna dan menyebarkan propaganda kepada sekitar setengah dari populasi Amerika. Kongres meloloskan undang-undang tersebut pada April dan Biden menandatanganinya.
Tahun lalu, Montana menjadi negara bagian AS pertama yang memberlakukan undang-undang yang akan melarang warganya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Seorang hakim federal bersimpati dengan argumen kebebasan berbicara oleh TikTok dan para kreator dalam memblokir tindakan Montana tersebut saat proses hukum masih berlangsung.
Departemen Kehakiman AS belum memberikan komentar langsung pada gugatan tersebut.
(bbn)
