"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," lanjut laporan BI.
Pemanfaatan ULN mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,3%); Jasa Pendidikan (16,9%); Konstruksi (13,7%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,6%). Hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98%.
Sementara ULN swasta (termasuk BUMN) berada di US$ 197 miliar pada akhir kuartal I-2024. Lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya sebesar US$ 198,4 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada kuartal lalu sebesar 1,2% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,8% (yoy) dan 1,6% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta.
Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir kuartal I-2024 adalah 29,3%. Turun dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 29,8%. ULN jangka panjang mendominasi dengan pangsa mencapai 86,8%.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," sebut laporan BI.
(aji)
