Selanjutnya, pada isu kehutanan diperlukan dukungan fasilitasi percepatan izin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan, dan tumpang tindih Kawasan hutan.
Ketiga, pada isu pengadaan lahan diperlukan dukungan percepatan pengadaan lahan. Keempat, pada isu pembiayaan dibutuhkan dukungan fasilitasi koordinasi dengan K/L teknis terkait, seperti kapasitas keuangan kontraktor, hingga percepatan pemenuhan pembiayaan (financial close).
Terakhir, pada isu konstruksi menurutnya dibutuhkan dukungan oleh berbagai K/L dalam mendukung fasilitasi percepatan proses konstruksi.
Dengan begitu, Airlangga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perintah agar Menteri dan kepala lembaga terkait mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Pak Presiden minta penyediaan lahan pelepasan kawasan hutan, penyelesaian pihak ketiga, anggaran, dan penerbitan perizinan,” ucap Airlangga.
Ia juga menyampaikan, Jokowi turut memberi arahan untuk melakukan evaluasi pada capaian kinerja PSN di bulan Juni atau Juli mendatang.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan pra-evaluasi untuk memastikan PSN yang masih dalam tahap pembangunan telah memenuhi beberapa kriteria capaian yang sebelumnya dijelaskan.
Dalam tayangan yang ditampilkan, disebutkan bahwa hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyesuaian PSN kedepan. Selain itu, dituliskan juga evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk tidak membebani pemerintahan selanjutnya.
“Hasil evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh PSN di bulan Juni 2024, akan dilaporkan ke Presiden untuk dilakukan penyesuaian daftar PSN. Penyesuaian Daftar PSN juga dilakukan untuk menyesuaikan agenda Pemerintahan ke depan,” tulis tayangan itu.
(azr/lav)
