Menkeu juga menilai, kebijakan fiskal memiliki fungsi sangat strategis dan peran penting dalam ekonomi, sehingga harus dikelola dengan hati-hati dan seimbang sehingga tetap kredibel, sehat dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menceritakan bahwa dalam diskusi itu terdapat berbagai pembahasan lain, seperti transisi pemerintahan dan kepemimpinan nasional di Indonesia, keberlanjutan kebijakan hilirisasi dan inisiatif kebijakan pemerintah baru, serta komitmen keberlanjutan pengelolaan fiskal yang hati-hati.
Terkait proses transisi pemerintahan, dia mengaku prosesnya berjalan dengan baik. Sesuai aturan Undang-Undang Keuangan Negara, penyusunan APBN 2025 untuk pemerintahan baru disusun oleh pemerintah saat ini.
"Proses komunikasi dan koordinasi sudah dan terus dilakukan dengan baik untuk menjaga kepentingan bersama bangsa dan negara agar terus mampu maju menuju cita-cita Indonesia Emas,” ujar Sri Mulyani.
(lav)
