Sullivan membahas berbagai tindakan alternatif untuk memastikan kekalahan Hamas di seluruh wilayah Gaza, dan Hanegbi mengonfirmasi bahwa Israel mempertimbangkan keprihatinan AS, kata pernyataan itu tanpa menjelaskan lebih lanjut.
NBC dan CBS News menayangkan wawancara dengan Blinken yang didominasi oleh keputusan Biden untuk menghentikan sementara pengiriman bom ke Israel karena kekhawatiran akan jatuhnya korban sipil secara besar-besaran di Rafah dan laporan Departemen Luar Negeri bahwa penggunaan senjata yang dipasok AS oleh Israel mungkin telah melanggar hukum internasional.
Laporan tersebut, yang tidak terkait dengan pengiriman bom, tidak menemukan adanya pelanggaran spesifik yang membenarkan penahanan bantuan militer AS, dengan mengatakan bahwa kekacauan perang menghalangi verifikasi atas dugaan pelanggaran individu.
Penggunaan infrastruktur dan terowongan sipil oleh Hamas "membuatnya sangat sulit untuk menentukan, terutama di tengah perang," apa yang terjadi pada kasus-kasus tertentu, kata Blinken, membela laporan yang dikritik oleh beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Tampil setelah Blinken di NBC, Senator Demokrat Bernie Sanders menolak laporan tersebut, dengan mengatakan "semua pengamat tahu bahwa Israel telah melanggar hukum internasional" dan "seharusnya tidak menerima sepeser pun bantuan militer AS."
Senator Lindsey Graham dari Partai Republik, yang diwawancarai dalam program yang sama, menyebut penundaan bom oleh Biden sebagai "keputusan terburuk dalam sejarah hubungan AS-Israel."
"Berikan Israel bom yang mereka butuhkan untuk mengakhiri perang yang tidak bisa mereka hindari, dan bekerja sama dengan mereka untuk meminimalkan korban," katanya.
Membela penghentian sementara pasokan 3.500 bom seberat 2.000 pon dan 500 pon, Blinken mengatakan bahwa Israel tidak memiliki "rencana yang kredibel" untuk melindungi sekitar 1,4 juta warga sipil yang berlindung di Rafah.
Dia mengatakan kepada CBS bahwa pengiriman itu adalah satu-satunya paket senjata AS yang ditahan.
Namun, hal itu bisa berubah, katanya, jika Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Rafah, yang menurut Israel akan diserbu untuk membasmi para pejuang Hamas yang telah mengakar.
Jika Israel "melancarkan operasi militer besar-besaran ke Rafah, maka ada beberapa sistem tertentu yang tidak akan kami dukung dan pasok untuk operasi itu," kata Blinken.
Israel harus "memiliki rencana yang jelas dan kredibel untuk melindungi warga sipil, yang mana kami belum melihatnya," katanya.
Sebagian besar dari 1,4 juta warga Palestina di Rafah mengungsi dari tempat lain akibat pertempuran dan pengeboman Israel yang telah menghancurkan daerah kantong di tepi pantai tersebut.
Israel juga belum mengembangkan rencana pascaperang untuk keamanan, pemerintahan, dan rekonstruksi Gaza, kata Blinken, seraya menambahkan bahwa AS sedang menyusun rencana semacam itu dengan pemerintah Arab dan pihak-pihak lain.
"Kami memiliki tujuan yang sama dengan Israel. Kami ingin memastikan bahwa Hamas tidak dapat memerintah Gaza lagi," ujarnya, seraya menambahkan bahwa AS telah berdiskusi dengan Israel mengenai "cara yang lebih efektif dan tahan lama" untuk mendemiliterisasi Gaza dan menemukan para pemimpin Hamas.
Operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 35.000 warga Palestina, menurut kementerian kesehatan Gaza yang dikelola Hamas.
Perang ini dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel di mana sekitar 1.200 orang terbunuh dan lebih dari 250 orang disandera, menurut perhitungan Israel. Israel mengatakan 620 tentaranya telah tewas.
(red/ros)
