Hal ini juga sekaligus membantah kebutuhan membentuk 40 kementerian hanya untuk mengakomodir pembagian jatah jabatan Prabowo-Gibran ke partai politik anggota koalisi. Saat ini, Prabowo sendiri terus berupaya menggandeng para lawannya di Pemilu 2024 menjadi bagian dari koalisi pemerintahannya.

“Karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda. Itu yang kemudian menurut saya, UU kementerian bersifat fleksibel, tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur,” kata Muzani. 

(mfd/frg)