BI juga menyampaikan bahwa, MoU tersebut menjabarkan jenis transaksi yang memungkinkan menggunakan mata uang dua negara ini.
Dengan begitu, BI dan Bank Sentral UEA berkomitmen mendorong penggunaan mata uang nasional masing-masing negara dengan mendukung penerapan kerangka kerja secara bertahap. BI juga menyebut, hal ini turut bertujuan mendukung stabilitas ekonomi dan sistem keuangan RI.
“Kolaborasi ini menandai tonggak penting dalam memperkuat kerja sama keuangan bilateral dan diharapkan akan membantu dunia usaha mengurangi biaya pemrosesan transaksi,” tulis keterangan resmi BI.
Tak hanya itu, Gubernur Bank Sentral UEA Khaled Mohamed Balama juga menyampaikan bahwa penandatangan MoU ini adalah tahapan awal untuk memperkuat kerjasama dan kemitraan dari kedua belah pihak.
"Perjanjian ini merupakan dasar untuk memperkuat kemitraan masa depan antara kedua belah pihak, membuka peluang bisnis yang lebih besar di sektor perbankan dan keuangan,serta sebagai upaya mendukung pertumbuhan perdagangan dan investasi,” ucap Khaled melalui siaran pers BI.
Untuk diketahui, sebelumnya Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) dan Bank of the Lao PDR (BOL) resmi bergabung dalam kerja sama konektivitas pembayaran kawasan atau biasa dikenal dengan regional payment connectivity (RPC).
Bergabungnya Brunei dan Laos dalam RPC akan mempercepat konektivitas pembayaran kawasan tersebut, yakni meliputi pembayaran berbasis quick response code (QR) antar negara layaknya QRIS, maupun fast payment.
Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono menjelaskan bergabungnya bank sentral Brunei Darussalam ditandai dengan penandatanganan amandemen nota kesepahaman pada 29 Februari 2024.
“Bergabungnya BDCB dan BOL pada kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan menandai bertambahnya jumlah partisipan menjadi 8 bank sentral,” tulis Erwin dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (4/4/2024).
Sebelumnya Indonesia bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menginisiasi RPC pada November 2022, dan kemudian Vietnam bergabung pada Agustus 2023. Selain itu, kata Erwin, kerja sama tersebut bertujuan untuk membangun konektivitas pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.
(azr/dhf)
