Bloomberg Technoz, Jakarta - Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan partai politik (parpol) yang tidak bergabung dalam pemerintahan presiden terpilih ke depan memiliki ruang di parlemen atau badan legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Airlangga menganggap parpol oposisi merupakan suatu hal yang wajar dalam siklus pemerintahan di Indonesia. Airlangga mengatakan, parpol yang setuju untuk mendukung pemerintahan bakal tergabung dalam koalisi, sementara yang menolak bakal menjadi oposisi.

“Selalu dalam pemerintahan kan ada yang mendukung pemerintah dan oposisi, yang tidak mau ikut namanya oposisi, ya silakan saja. Kalau oposisi ruangnya ada di parlemen, kemudian yang mau ikut ya ikut dalam koalisi,” ujar Airlangga saat ditemui di Kolose Kanisius, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2024). 

Buruk Bagi Demokrasi 

Pernyataan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto yang meminta oposisi untuk tidak mengganggu pemerintahannya, dinilai sebagai sinyal peringatan (warning) kepada oposisi dan merupakan berita buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia ke depan. 

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, peringatan tersebut akan menyebabkan partai politik (parpol) tidak memiliki keinginan untuk menjadi oposisi. Jikapun menjadi lawan, partai oposisi bakal enggan bertindak kritis.