Dalam kaitan itu, Lili mengatakan terdapat 2 makna yang berpotensi dimaksudkan oleh Prabowo dalam melontarkan pernyataan tersebut.
Pertama, makna di mana oposisi diminta untuk tidak melakukan upaya untuk menjatuhkan dan mengganti pemerintahan sehingga muncul instabilitas.
Menurut Lili, makna ‘mengganggu’ dalam poin pertama memang dinilai wajar untuk disampaikan Prabowo. Sebab, Indonesia tidak menganut sistem parlementer, tetapi sistem presidensial yang jabatan pemerintah ditetapkan selama 5 tahun.
“Untuk itu sikap oposisi yang dibangun adalah oposisi loyal, yang tidak memiliki tujuan untuk menjatuhkan pemerintahan,” ujar Lili.
“Jadi partai oposisi tidak boleh asal mencari-cari kesalahan dan asal ngomong, harus benar-benar berdasarkan evidence dan rasionalitas. Sebaliknya, sebagai partai oposisi juga harus kritis dalam upaya memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Lili.
Kedua, makna di mana oposisi tidak boleh melakukan kritik.
Dalam poin kedua, Lili menilai, Prabowo seharusnya tidak memberikan larangan kritik tersebut. Sebab, parti politik yang berperan sebagai oposisi memang memiliki tugas untuk memberikan kritik dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar tetap sesuai jalur.
“Jika kebijakan pemerintah melenceng dan menyimpang, menjadi tugas oposisi untuk meluruskannya,” ujar Lili.
Dikonfirmasi secara terpisah, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan Prabowo harus memperjelas makna ‘mengganggu’ yang dimaksud oleh Prabowo.
“Apa maksudnya mengganggu itu? Apakah menjadi oposisi terhadap pemerintah itu jadi gangguan bagi Prabowo?,” ujar Lucius.
“Kalau oposisi dianggap mengganggu ya memang itulah tugas oposisi. Mengganggu tentu dalam konteks memastikan pemerintah selalu terbuka untuk pemikiran lain dan tidak asyik sendiri.”
Selain itu, Lucius menganggap pejabat yang takut dengan ‘gangguan’ dari oposisi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
Apalagi, kata Lucius, kekuasaan berpotensi melahirkan penyimpangan bila tidak dikontrol.
"Jadi pernyataan Prabowo ini kalau tidak dijelaskan lebih lanjut soal makna kata mengganggu itu memang terlihat seperti ingin menunjukkan keinginan untuk menjadi otoriter,” ujar Lucius.
Lucius mengatakan, pejabat dalam sistem demokrasi harus selalu mau terbuka pada kontrol.
Kendati demikian, Lucius menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan pernyataan Prabowo menjadi lonceng kematian demokrasi.
“Toh nampaknya dia masih mengakui ada kelompok lain yang ngga mau diajak bergabung,” ujar Lucius.
Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto kembali menegaskan keputusannya untuk membentuk koalisi gemuk dalam pemerintahan mendatang bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dia pun melontarkan kritik kepada elit partai politik atau kelompok yang tetap memilih menjadi oposisi.
"Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu," kata Prabowo di Rakornas PAN, Kamis Malam (9/5/2024).
Menurut dia, para oposisi jangan mengganggu pekerjaan pemerintahannya. Dia mengklaim bersama kabinet dan koalisinya akan mencari cara untuk mengamankan kekayaan negara dan memberantas kemiskinan.
"Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu," ujar Prabowo.
(dov/lav)
