Kendati demikian, instrumen valas tersebut masih berlaku untuk eksportir Sumber Daya Alam (SDA) yang memang diwajibkan untuk menaruh devisa hasil ekspor (DHE) nya di dalam negeri. Meskipun begitu, menurut Perry, pihaknya akan mengevaluasi lagi terkait tambahan insentif yang akan diberikan.

"Kami akan koordinasikan bebebrapa pengaturan dengan Menteri Keuangan  agar dapat insentif pajak jadi dapat pajak lebih rendah. BI juga akan melihat apakah instrumen ini bisa diperluas  untuk sektor non-SDA," kata Perry.

(krz/evs)