Dia mengatakan hal ini akan membantu memastikan keamanan di kawasan untuk melawan ancaman dari Korea Utara dan memperluas peluang ekonomi.
“Selama tiga tahun ke depan, kami akan mendengarkan dengan cermat suara masyarakat dan berupaya meningkatkan penghidupan mereka,” kata Yoon.
Meski dia mengaku pemerintahannya telah gagal dalam beberapa aspek, namun ia menyebut masih ada optimisme “lampu hijau” bagi perekonomian.
Yoon juga berjanji untuk membentuk sebuah kementerian/lembaga demi meningkatkan tingkat kesuburan karena saat ini negaranya menempati peringkat terendah di dunia sehingga menimbulkan risiko jangka panjang terhadap perekonomian.
"Akan menyerukan peningkatan dana pensiun dasar menjadi 400.000 won ($292) per bulan,"kata Yoon.
Bulan lalu, bank sentral mempertahankan suku bunga utamanya sebesar 3,5% untuk 10 kali berturut-turut, berjanji untuk tetap fokus memerangi inflasi.
Perekonomian tumbuh dua kali lebih cepat dari perkiraan pada kuartal pertama, sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan ekspor dan kembali pulihnya investasi konstruksi.
Yoon berjanji untuk merombak pemerintahannya setelah kekalahan pemilu dan bekerja dengan parlemen untuk memajukan reformasi struktural dalam sistem ketenagakerjaan, pendidikan, pensiun dan medis.
Akan tetapi, tugasnya saat ini yang menjadin urgensi ialah mencoba menggagalkan rencana Partai Demokrat untuk melakukan penyelidikan yang dapat mempermalukan pemerintahannya apalagi soal kasus sang istri, Kim Keon Hee yang mencuat pada tahun 2022 yang diduga menerima tas tangan mewah Dior dari koleganya.
Kabarnya, Partai Demokrat telah meminta undang-undang untuk memulai penyelidikan terhadap istri Yoon, Kim Keon Hee, setelah sebuah video yang direkam secara diam-diam oleh sang pendeta muncul beberapa bulan lalu yang konon menunjukkan dia diberi hadiah tas tangan mewah Dior.
Namun, Yoon dan istrinya membantah melakukan kesalahan, dan presiden mengatakan penyerahan tas tersebut adalah “manuver politik.”
Saat itu Yoon menunjuk seorang mantan jaksa sebagai sekretaris senior presiden yang baru untuk urusan perdata, sebuah jabatan yang sebelumnya dia hapus dengan alasan kekuasaan berlebihan yang dapat diberikan pada lembaga-lembaga pemerintah, termasuk kantor kejaksaan.
Yoon mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk mendengarkan opini publik dengan lebih baik, namun pihak oposisi mengkritik penunjukan tersebut sebagai upaya untuk mengontrol jaksa.
Kebijakan yang didorong oleh Partai Demokrat termasuk rencana senilai 13 triliun won untuk memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sebagai cara untuk meningkatkan permintaan konsumen yang lesu. Yoon menolak gagasan tersebut, dengan mengatakan hal itu akan memacu inflasi dan membebani anggaran.
Hasil pemilu menggagalkan rencana Yoon untuk mendorong inisiatif yang menguntungkan investor seperti membatalkan pajak keuntungan modal, dan hal ini mungkin telah menghambat dan gagal terhadap kebijakan andalannya dalam meningkatkan penilaian saham melalui program “Peningkatan Nilai Perusahaan”.
Yoon mengambil alih kekuasaan setelah menang dengan selisih tipis dan sejak itu dukungannya terhadap presiden Korea Selatan turun ke level terendah, mencapai 23% dalam jajak pendapat mingguan Gallup Korea setelah pemilu bulan April.
Inisiatif kebijakan luar negeri utama presiden mencakup kerja sama keamanan yang lebih erat dengan Amerika Serikat dan Jepang, dan mengambil sikap tegas terhadap Korea Utara.
Meskipun Partai Demokrat lebih menyukai pemulihan hubungan dengan Pyongyang dan meningkatkan hubungan dengan Beijing, Partai Demokrat hanya mempunyai sedikit kekuasaan di parlemen untuk menetapkan agenda kebijakan luar negeri.
Yoon akan segera menghadapi ujian di bidang diplomatik dengan Seoul yang akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak tiga pihak pertama sejak 2019 antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada akhir bulan ini.
Ada juga spekulasi bahwa dia mungkin mengadakan pertemuan puncak pada bulan Juli dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk membangun kerja sama keamanan mereka.
“Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk merevitalisasi perekonomian dan membuka jalan baru untuk diplomasi,” kata Yoon.
(bbn)
