”Padahal, filosofi pilkada serentak itu adalah adanya harmonisasi, sinkronisasi program pusat, provinsi, kabupaten, dan kota selama lima tahun,” ujar Tito.

Dengan argumen tersebut, makanya pernah muncul wacana agar pilkada maju ke bulan September. Sebab, jika pilkada digelar di September, pada Desember sengketa hasil pilkada sudah selesai. 

Alhasil, pada Januari, sebagian besar kepala daerah baru sudah bisa dilantik. Artinya, pelantikan kepala daerah itu juga tidak terlalu jauh dengan pelantikan presiden terpilih.

”Namun, setelah melihat dinamika yang ada, kami tetap pada konsep awal, yaitu 27 November. Saya kira belum ada rencana revisi [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada]. Untuk tanggalnya pun belum ada perubahan,” ujar dia.

(mfd/frg)