Logo Bloomberg Technoz

Perry Bilang BI Rate Tak Perlu Naik Lagi, Yield Langsung Turun

Tim Riset Bloomberg Technoz
08 May 2024 15:48

Ilustrasi rupiah. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Ilustrasi rupiah. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor pendek terpangkas turun ketika Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan tidak perlu ada kenaikan BI rate lagi kendati rupiah mungkin masih menghadapi potensi tekanan ke depan seiring lonjakan permintaan valas.

Yield SBN tenor 1Y turun 1,4 bps ke 6,83%, diikuti penurunan imbal hasil tenor 2Y sebesar 5,6 bps ke 6,77%. Tenor 4Y juga terkikis imbal hasilnya ke 6,947%. SBN tenor 7Y juga melandai ke 7,00%. Adapun tenor 10Y masih bergerak naik ke 6,967%.

Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau stabil setelah sempat tertekan di kisaran sempit sejak awal perdagangan hari ini, Rabu (8/5/2024). Rupiah spot bergerak di kisaran Rp16.045/US$ pada pukul 15:31 WIB.

Dalam media briefing perdana bersama para jurnalis siang hari ini, Gubernur Perry menyatakan, tidak ada keperluan lagi untuk menaikkan bunga acuan BI rate lagi meskipun tekanan terhadap rupiah ke depan mungkin masih terjadi di tengah dinamika prospek bunga acuan global dan potensi kenaikan permintaan dolar Amerika Serikat (AS) di pasar domestik pada bulan-bulan mendatang.

"Data-data yang sekarang ada menunjukkan bahwa memang tidak ada lagi keperluan menaikkan BI rate, tapi semuanya data dependent [bergantung pada data]. Dengan data yang sekarang, kami melihat kenaikan BI rate dan SRBI itu cukup untuk memastikan stabilitas nilai tukar dan inflow juga inflasi. Semuanya tetap data dependent, hasilnya tunggu nanti saat RDG [Rapat Dewan Gubernur] bulanan, sabar..," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Jawaban Perry itu keluar ketika ditanya oleh jurnalis terkait lonjakan bunga SRBI di lelang terakhir yang menyentuh 7,48%, berselisih cukup jauh dengan BI rate di 6,25% yang berpotensi memicu perebutan likuiditas lebih tajam dengan Kementerian Keuangan dengan yield tenor pendek SBN yang terkerek naik di 6,8%.

"Kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar kebijakan Lapangan Banteng dan Thamrin selalu sejalan," kata Perry.

Sementara kekhawatiran akan crowding out bisa menjalar ke perbankan, Perry bilang kondisi likuiditas masih memadai dengan adanya tambahan insentif dari Kebijakan Likuiditas Makroprudensial ke perbankan senilai Rp115 triliun hingga akhir tahun ini. "Per 1 Juni ada tambahan likuiditas Rp81 triliun jadi sekitar Rp260 triliun," kata Perry.

Pelaku pasar surat utang mengkhawatirkan akan adanya risiko kenaikan BI rate lagi dalam waktu dekat dengan masih adanya ketidakapastian prospek bunga global. Rupiah dinilai masih akan rentan karena puncak permintaan dolar AS secara historis berlangsung pada Mei-Juni, di kala posisi cadangan devisa sudah tergerus US$10,2 miliar dalam 4 bulan terakhir.

Posisi cadangan devisa pada April 2024 anjlok semakin dalam (Bloomberg)

Kekhawatiran itu terlihat dari pergerakan kurva imbal hasil di pasar SBN di mana masih terbentuk flat-inverted terutama antara tenor pendek di bawah 5Y dan menengah yaitu 6-12Y, menjadi sinyal para pelaku pasar masih mewaspadai risiko kenaikan bunga acuan BI rate dalam waktu dekat.

Berkaca pada historis, kenaikan permintaan dolar AS akan memuncak pada kuartal II dengan jatuh temponya pembayaran dividen pada pemodal asing, utang luar negeri jatuh tempo pemerintah dan korporasi, kebutuhan valas impor migas oleh Pertamina hingga permintaan valas seiring dimulainya musim haji.

Arus modal asing

Lebih lanjut Perry menyatakan, keputusan menaikkan BI rate ke 6,25% pada 24 April lalu berhasil menggiring lagi dana asing masuk ke pasar keuangan domestik. 

Pada dua pekan pertama bulan Mei ini, terjadi arus masuk modal asing di instrumen Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp19,77 triliun. Sementara di Surat Berharga Negara (SBN) net inflow tercatat Rp8,1 triliun. Adapun di pasar saham, masih terjadi arus keluar modal asing mencapai Rp5,03 triliun.