Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengkritisi sejumlah kontroversi yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lantaran pengawasan yang lemah.

Menurut Faisal, DJP merupakan direktorat yang sudah dari lama tidak tersentuh pengawasan sehingga muncul tendensi terjadinya perbuatan di luar hukum seperti korupsi. 

Ekonom Universitas Indonesia itu mencontohkan betapa sulitnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk masuk melakukan audit lantaran harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan terlebih dahulu.

"BPK tidak masuk mengaudit sesuai tanggung jawab konstitusinya. Tidak bisa, harus seizin Menteri Keuangan, dan minta izinnya lama. Sehingga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan atau menerobos ketentuan yang super melindungi pajak ini," ujar Faisal dalam diskusi virtual INDEF "Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harta", Selasa (28/3/2023).

Faisal mengungkapkan, di era pemerintahan Presiden SBY, di mana saat itu Menteri Keuangannya juga dijabat Sri Mulyani, Faisal termasuk salah satu orang yang ikut menggugat aturan ini ke MK.