Pada 2019 lalu, kata Mahfud, dirinya bersama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara merekomendasikan untuk merampingkan jumlah menteri. Selain itu kementerian koordinator (kemenko) tidak harus ada bahkan dirumuskan untuk dihapus.
“Kemenko dihapus saja tuh nggak ada gunanya. Nah karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet saya perhalus Kemenko tidak harus ada sesuai dengan UU. Akhirnya rumusannya begitu tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu semangatnya membatasi jumlah pejabat setingkat menteri,” ujar Mahfud.
“Karena semakin banyak [menteri] semakin banyak sumber korupsi. Itu semua anggaran,” tegas Mahfud.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan pada masa kepemimpinannya mendatang, ia akan menambahkan enam kementerian baru sehingga ada 40 kementerian pada masa kepemimpinannya nanti.
Pengamat Politik sekaligus Executive Director Trias Politika, Agung Baskoro, sebelumnya menilai bahwa penambahan enam kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran memang membutuhkan banyak kursi untuk mengakomodir sejumlah partai politik dan kelompok pendukungnya pada Pemilu 2024.
“Salah satunya mempertimbangkan dari mana sumber atau kanal pemilihannya,” kata Agung Baskoro.
(mfd/ain)
