Bloomberg Technoz, Jakarta - Mantan calon wakil presiden Pilpres 2024 Mahfud MD menyinggung jumlah menteri di Indonesia yang semakin banyak pascapelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Mahfud menilai semakin banyak menteri dalam suatu kabinet maka akan semakin banyak korupsi di dalamnya.
Pernyataan itu Mahfud sampaikan dalam seminar Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta pada Rabu (8/5/2024).
“Menteri dulu kan [jumlahnya] 26 jadi 34 [saat ini], mau ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang ditambah lagi jadi 60 [menteri]. Pemilu lagi, ditambah lagi karena kolusinya semakin meluas,” kata Mahfud seperti yang disiarkan kanal YouTube Fakultas Hukum UII.
Bahkan, Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu membandingkan jumlah menteri di Indonesia dengan menteri di Amerika Serikat yang jumlahnya hanya 14 menteri. Menteri dikelompokkan dan di bawah menteri terdapat direktur jenderal unit.
Pada 2019 lalu, kata Mahfud, dirinya bersama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara merekomendasikan untuk merampingkan jumlah menteri. Selain itu kementerian koordinator (kemenko) tidak harus ada bahkan dirumuskan untuk dihapus.
“Kemenko dihapus saja tuh nggak ada gunanya. Nah karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet saya perhalus Kemenko tidak harus ada sesuai dengan UU. Akhirnya rumusannya begitu tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu semangatnya membatasi jumlah pejabat setingkat menteri,” ujar Mahfud.
“Karena semakin banyak [menteri] semakin banyak sumber korupsi. Itu semua anggaran,” tegas Mahfud.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan pada masa kepemimpinannya mendatang, ia akan menambahkan enam kementerian baru sehingga ada 40 kementerian pada masa kepemimpinannya nanti.
Pengamat Politik sekaligus Executive Director Trias Politika, Agung Baskoro, sebelumnya menilai bahwa penambahan enam kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran memang membutuhkan banyak kursi untuk mengakomodir sejumlah partai politik dan kelompok pendukungnya pada Pemilu 2024.
“Salah satunya mempertimbangkan dari mana sumber atau kanal pemilihannya,” kata Agung Baskoro.
(mfd/ain)
