Bloomberg Technoz, Jakarta - Keputusan pemerintah untuk kembali mengimpor beras tahun ini dinilai merugikan para petani yang seharusnya menikmati hasil dari panen raya. Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, pengumuman impor beras oleh pemerintah berpengaruh terhadap harga di tingkat petani.

Meskipun, pemerintah berdalih bahwa beras yang diimpor hanya akan digunakan untuk mengisi kekosongan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kian menipis dan sebagai dukungan program bantuan sosial (bansos).

"Pengumuman impor beras dalam waktu dekat ini pasti berpengaruh, baik itu secara psikologis maupun langsung terhadap harga di tingkat petani. Pemerintah seharusnya belajar dari peristiwa surat edaran badan pangan nasional lalu, yang langsung berimplikasi pada turunnya harga gabah di tingkat petani," katanya melalui keterangan resmi yang diterima oleh Bloomberg Technoz, Selasa (28/3/2023).

Sekadar catatan, berdasarkan laporan terakhir Bulog, pasok CBP saat ini 320.000 ton, alias jauh di bawah ambang batas aman 1,1 juta hingga 1,5 juta ton. Penyerapan domestik yang Bulog lakukan hanya mencapai 30.000 ton, sedangkan realisasi impor yang sudah disetor instansi tersebut sebanyak 485.000 ton.

Kemudian, Henry menilai keputusan impor kali ini belum dirasa tepat. Dia mempertanyakan apakah impor kali ini didasari oleh produksi dalam negeri yang tidak mencukupi, ketersediaan anggaran, atau malah mekanisme penyerapan gabah di tingkat petani.

"Jika memang terjadi penurunan produksi, akibat bencana banjir maupun hama dan sebagainya, ini harus jelas. Artinya terjadi ketidaksesuaian antara prognosis pemerintah yang dalam hal ini adalah BPS [Badan Pusat Statistik] dengan fakta di lapangan," ujarnya.