Chris Strohm dan Sabrina Willmer - Bloomberg News

Bloomberg, ByteDance Ltd yang berbasis di China menegaskan bahwa mereka tidak akan mematuhi undang-undang baru AS yang mengharuskan mereka untuk menjual aplikasi berbagi video TikTok yang populer.

Perusahaan menyiapkan apa yang mungkin akan menjadi pertempuran pengadilan yang berkepanjangan yang mengadu hak-hak kebebasan berbicara dengan kepentingan keamanan nasional yang dapat berakhir di Mahkamah Agung.

Perusahaan pada Selasa mengajukan gugatan hukum terhadap tindakan yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden bulan lalu, yang akan melarang aplikasi tersebut di AS jika ByteDance belum melepaskan diri dari TikTok pada 19 Januari-sebuah ultimatum yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah keamanan nasional, bahwa pemerintah China dapat mengakses data pengguna atau memengaruhi apa yang terlihat di platform tersebut.

Gugatan ini menunjukkan bahwa ByteDance tidak berniat untuk mencari pembeli TikTok saat tenggat waktu semakin dekat.