Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) memberi pernyataan soal kabar tenggelamnya kapal pengungsi Rohingya di Aceh. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu Achsanul Habib menjelaskan bahwa pihaknya sempat diundang oleh DPRD Aceh untuk membahas soal pengungsi Rohingya yang menjadi perhatian dunia tersebut.

Kemlu RI kata dia mengidentifikasi bahwa memang terjadi secondary movement atau perpindahan lanjutan dari tempat penampungan awal mereka di Bangladesh. Padahal mereka sudah terdaftar sebagai pengungsi. Adapun Indonesia dijadikan sebagai tempat transit. Pihak UNHCR kata dia juga sudah direspons.

"Ini menunjukkan boat people Rohingya saya sebut memang ada pola mereka berangkat diatur oleh pihak tertentu namun saat keadaan darurat mereka kirim koordinat ke NGO, badan internasional, kedubes asing untuk meminta pertolongan SAR bersama," kata Habib dalam konferensi pers Kemlu RI yang diadakan secara hybrid pada Kamis (19/1/2023).

Oleh karena itu berpindahnya para pengungsi itu kata dia memang atas andil sindikat. Padahal upaya SAR bersama di wilayah irisan antara Indonesia dan negara sekitar memang tak bisa begitu saja dilakukan. Sayangnya operasi SAR itu bukan hal sederhana harus dilihat apa yurisdiksi Indonesia. Pada waktu berikutnya perlu dipikirkan operasi penyelamatan di negara kawasan.

"Kita melihat tren yang masuk ke Aceh sampai 8 Januari (2023) terdapat 644 orang mendarat di Aceh. Polanya sama mereka secondary movement dan terlibat dengan jaringan sindikat diatur pihak-pihak tertentu berlayar mencari tujuan negara tertentu. Indonesia hanya negara transit. Motif tidak hanya persekusi namun juga mencari penghidupan," kata dia lagi.