Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar panjang soal rencana Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto hendak membentuk 40 kementerian pada kabinetnya bersama Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka.
Dia pun enggan menilai keputusannya hanya membentuk 34 kementerian pada Kabinet Indonesia Maju perlu evaluasi.
"Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih," kata Jokowi dikutip dari Sekretariat Presiden, Selasa (7/5/2024).
Dia pun mengklaim tak pernah mengetahui rencana detil pembentukan kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini sekaligus memastikan dia tak memberikan masukkan kepada Prabowo untuk menambah atau pun mengurangi nomenklatur kementerian.
"Enggak. [Prabowo] Enggak tanya ke saya kok," ujar Jokowi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, berulang kali menerima evaluasi tentang komposisi kementerian pada era Presiden Jokowi. Setidaknya ada dua kementerian eksisting yang sebenarnya nomenklatur dan tugasnya terlalu dipaksakan untuk selaras.
Pertama Kementerian Hukum dan HAM. Dia menilai, lembaga tersebut memiliki sejumlah direktorat yang tak berkaitan satu sama lainnya yaitu Ditjen AHU dan Ditjen Pemasyarakatan. Selain itu, Kemenkumham juga memiliki Ditjen HAM yang pada beberapa negara biasanya menjadi kementerian atau lembaga sendiri.
Lembaga kedua adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia mengklaim, DPR berulang kali mendengar isu polemik pada kementerian tersebut. Dia menilai, lebih baik kementerian tersebut kembali dipisahkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
"Tapi itu tadi kewenangan membentuk kabinet, formasi berapa, jumlah berapa itu secara substansi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," ujar Habiburokhman.
(red/frg)
