Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan Freeport mengelola tambang mineral bawah tanah (underground) Grasberg yang akan mencapai masa puncak produksinya pada 2035. Dengan demikian, pemerintah – sebagai pemegang saham mayoritas 51% di PTFI – ingin mengamankan aset mineral yang berbasis di Papua itu. 

Dengan kepastian perpanjangan IUPK pasca-2041, Arifin mengatakan, PTFI bisa mengalokasikan anggaran untuk melakukan eksplorasi di daerah kerjanya. "Sehingga bisa memastikan nanti 2061 smelternya itu bisa terjamin pasokan itu."

Revisi PP No. 96/2021 

Arifin mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara tengah berada di Sekretariat Negara.

Namun, Arifin enggan menjelaskan kapan revisi aturan yang memberi karpet merah perusahaan tambang asal Amerika pasca-2041 itu bakal terbit. 

“Ini kan masih ada di Setneg. Kita tunggu aja. Kita tunggu aja, buru-buru amat,” ujar Arifin. 

Sekadar catatan, beleid itu sedianya mengatur perpanjangan IUPK hanya bisa dilakukan paling cepat 5 (lima) tahun atau paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku izin usaha berakhir. Dengan demikian, Freeport baru bisa diperpanjang paling cepat 30 Desember 2036.

(dov/wdh)