Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mempertimbangkan usulan terkait pemangkasan tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di tengah sorotan kasus harta kekayaan tidak wajar para pegawai fiskus.

Kajian ini ia lakukan dengan menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang juga sedang mengevaluasi tunjangan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh kementerian. 

"Kami dengan MenPAN-RB sedang melakukan berbagai evaluasi dan juga ada beberapa program desain yang sudah dibuat MenPAN-RB. Kami sedang bersama-sama terkait berbagai tukin itu," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/3).

Beberapa anggota Komisi XI DPR menyoroti ketimpangan tukin yang diperoleh PNS pajak dengan kementerian lainnya. Sejumlah anggota dewan mengingatkan Sri Mulyani soal pemberian tunjangan kinerja fantastis pegawai pajak di tengah kontroversi harta jumbo beberapa pegawainya.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai penting untuk peninjauan kembali remunerasi atau tunjangan yang diberikan kepada PNS di seluruh kementerian. Tujuannya agar besarannya bisa merata dan adil antar kementerian.