Tak hanya itu Sunarso juga menyebut bahwa integrasi program-program Prabowo terus dilakukan hingga penetapan akhir RKP 2025.
Sebagai informasi, berdasarkan dokumen rancangan awal RKP 2025 telah disebutkan beberapa indikator target perekonomian RI yang harus dicapai pada tahun depan. Salah satunya meningkatkan penerimaan pajak sebesar 10% - 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam dokumen rancangan awal RKP 2025, disebutkan bahwa optimalisasi pendapatan negara diarahkan dengan upaya perbaikan administrasi dan pemungutan pajak yang lebih efektif, serta turut mengoptimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Salah satu poin yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai besaran tersebut adalah dengan adanya pembenahan kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara.
Pembentukan Badan Penerimaan Negara tersebut merupakan salah satu upaya yang akan ditempuh dalam meningkatkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih memadai.
“Pembenahan kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara untuk meningkatkan tax ratio sehingga APBN dapat menyediakan ruang belanja yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” tulis dokumen rancangan awal RKP 2025.
Berikut sasaran ekonomi makro tahun 2025 dalam dokumen awal RKP 2025 ditargetkan dalam kisaran berikut ini:
- Inflasi : 1,5% - 3,5%
- Nilai Tukar Rupiah : Rp15.000/US$ - Rp15.400/US$
- Cadangan Devisa : US$149,5 miliar - US$153,7 miliar
- Cadangan Devisa : 6,1 bulan impor
- Neraca Transaksi Berjalan : -0,4% s.d -0,2% terhadap PDB
- Kontribusi PDB Industri Pengolahan :19,3% - 19,6%
- Kontribusi PDB Pariwisata : 4,6%
- Nilai Devisa Pariwisata : US$22,10
- Penerimaan Perpajakan : 11,2% - 12% terhadap PDB
- Keseimbangan Primer : 0,00% - 0,00%
- Surplus/Defisit APBN : - 2,45% s.d -2,80% terhadap PDB
- Stok Utang Pemerintah : 38,79% - 39,30% terhadap PDB
- Pertumbuhan Investasi (PMTB) : 6,5% - 7,8%
- Nilai Realisasi PMA dan PMDN : Rp1.868,2 triliun - Rp1.905,6 triliun
- Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sekunder: Rp805,5 triliun - Rp842,2 triliun
(azr/lav)
