Demikian pula saat pemerintah pusat membangun waduk atau bendungan. Harapannya, pemda bisa melanjutkan dengan pembangunan sambungan air bersih hingga rumah. Akan tetapi, banyak daerah yang tak melakukan pembangunan.
"Ini yang harus kita pikirkan bersama-bersama agar apa yang kita bangun betul-betul bisa produktif," ujar Jokowi.
Jokowi menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah, 25 Januari 2023. Hal ini diterbitkan usai Bappenas melaporkan hanya 42% dari 480 kilometer jalan di kabupaten dan kota yang berada dalam kondisi mantap.
Pemerintah pusat pun berencana memberikan bantuan pembangunan pada 9 ribu kilometer dari total sekitar 32.000 kilometer jalan daerah yang diajukan. Ruas jalan daerah yang diprioritaskan adalah jalan yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri.
Anggaran percepatan perbaikan jalan daerah tercatat mencapai Rp32,7 triliun. Perbaikan jalan sendiri sudah berjalan sejak akhir Juli 2023.
Berdasarkan laman Sekretariat Presiden, Jokowi mulai memantau pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) saat meninjau Jalan Kerkap-Tanjung Agung Pali, Bengkulu. Dia kemudian meninjau IJD di Desa Agro Mulyo, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Jokowi kemudian rutin melakukan kunjungan daerah yang sekaligus meninjau proses pembangunan IJD. Hingga akhir 2023, dia tercatat sempat meninjau IJD di Kabupaten Lampung, Lampung; Surabaya, Jawa Timur; dan Sragen, Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut semakin masif sejak awal 2024. Jokowi tercatat meninjau IJD Magelang, Blora, Jawa Tengah; Yogyakarta, DI Yogyakarta; Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan; Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur; Madiun, Jawa Timur; Tanjungbalai, Sumatra Utara; Mempawah, Kalimantan Barat; Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; Boalemo, Gorontalo; dan Lombok Barat, NTB.
Jokowi juga mengeluarkan Inpres Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), 23 Oktober 2023. Hal ini merujuk pada gap capaian pemasangan air minum pada RPJMN 2019-2024 yang baru mencapai 3,8 juta dari total target 10 juta rumah.
Pemerintah pusat kemudian berencana mengambil alih pembangunan saluran air bersih pada 6,2 juta rumah. Akan tetapi, pemerintah memprioritaskan saluran air bersih ke rumah atau pemukiman yang tengah memerangi stunting.
Bappenas pun mengklaim, pemerintah sebenarnya memiliki idle capacity sumber air mencapai 38 ribu liter yang bisa dialirkan kepada 3 juta rumah.
(azr/frg)
