Saleh mengatakan, bila pada akhirnya bahan bakar bioetanol pengganti Pertalite ditetapkan sebagai JBKP, maka pemerintah disarankan untuk menetapkan harga pada level tertentu dan sebaiknya menggelontorkan subsidi/kompensasi guna mendukung penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan secara massal.
Menurut Saleh, Indonesia juga bisa berkaca dari Malaysia dan Thailand yang memberikan subsidi kepada BBM dengan kualitas baik. Bahkan, lanjutnya, Thailand juga memberikan subsidi kepada produk bioetanol.
Di sisi lain, dengan menghapuskan cukai etanol, harga BBM bioetanol dinilai sudah cukup kompetitif untuk produk pengganti BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
“Lumayan membantu harga jual Pertamina. Kalau bioetanol di Pertamax Green 95 kan JBU [jenis BBM umum]. Jadi harga keekonomian,” ujarnya.
“[Namun,] mesti mencari opsi terbaik untuk suplai bioetanol, apakah dari domestik atau impor terbatas hingga produksi dalam negeri sudah cukup untuk campuran E5 [etanol 5%] atau di atasnya.”
Saleh mengatakan, usulan penghapusan cukai sebelumnya telah disampaikan oleh PT Pertamina (Persero).
Pembahasan mengenai cukai etanol sebelumnya pernah disinggung oleh Pertamina. Perusahaan pelat merah itu meminta pemerintah menghapuskan cukai etanol yang akan digunakan sebagai bahan baku bauran bioetanol untuk bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan, termasuk konversi Pertalite menjadi Pertamax Green 92.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengutarakan produksi bensin bauran bioetanol perseroan saat ini bukan ditujukan untuk mencari untung. Sebab, komoditas etanol masih dikenai cukai Rp20.000/liter lantaran dianggap sebagai produk alkohol.
“Jadi kami minta pembebasan cukai supaya kita bisa dorong karena manfaatnya sangat besar. Kita melihat dari sisi regulasi sebenarnya sudah ada. Mandatorinya itu dimulai dari 2015 dengan E2 [bauran etanol 2%], pada 2016 secara aturan harusnya naik jadi E5, lalu 2020 menjadi E10, dan secara gradual meningkat sampai 2025 itu E20," ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Agustus.
Dibahas Kemenkeu
Di tempat terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pembahasan mengenai penyesuaian cukai etanol, yang akan digunakan sebagai bahan baku bauran bioetanol untuk bahan bakar ramah lingkungan pengganti Pertalite/Pertamax, masih dilakukan.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan permasalahan cukai etanol tersebut belum diselesaikan oleh kementerian terkait, yang dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan.
Menurut Eniya, penyesuaian terhadap kebijakan cukai perlu dilakukan karena etanol belum pernah diperdagangkan sebagai bahan baku bahan bakar, melainkan hanya untuk bahan baku lain seperti alkohol.
“Ini cukai masih belum dibereskan oleh kementerian terkait. Usulan kita untuk membereskan terlebih dahulu nanti cukainya,” ujar Eniya kepada Bloomberg Technoz, medio pekan lalu.
Pertamina mengonfirmasi keterlibatannya di Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; sesuai dengan mandat Keputusan Presiden (Keppres) No. 15/2024.
CEO PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) John Anis mengatakan perseroan bakal berperan dalam menyediakan etanol yang merupakan bahan baku dari bahan bakar bioetanol, yakni Pertamax Green.
Namun, John mengatakan, perseroan masih belum memastikan tingkat research octane number (RON) dari Pertamax Green yang diproduksi dari sumber daya di Merauke, yang nantinya bakal digunakan sebagai pengganti Pertalite atau Pertamax.
“Pemerintah mengharapkan ada bauran dengan etanol, etanol akan disuplai dari kami. Masih kita lihat [RON 95 atau 92] mana yang paling baik. Namun, yang jelas nanti akan dicampur, kita juga masih mikir, 10%, 15% atau 20%? Masih kita diskusikan,” ujar John awal pekan lalu.
Selain itu, John memastikan telah mendengar dan berkomunikasi ihwal rencana pemerintah untuk mengganti Pertalite atau Pertamax dengan BBM bioetanol pada 2027.
Dalam kaitan itu, Pertamina bakal mengejar target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengganti mengganti Pertalite atau Pertamax dengan BBM bioetanol pada 2027.
(dov/wdh)
