Logo Bloomberg Technoz

Alasan RI Impor Beras Saat Petani Panen Raya

Rezha Hadyan
28 March 2023 14:52

Pedagang membungkus beras di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (23/2/2023). (Bloomberg Technoz/ Andrean Kristianto)
Pedagang membungkus beras di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (23/2/2023). (Bloomberg Technoz/ Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Dan Beras Indonesia (Perpadi) menyatakan rencana pemerintah mengimpor beras di tengah berlangsungnya panen raya tahun ini tidak terlepas dari menurunnya surplus produksi beras di dalam negeri yang terjadi belakangan ini.

Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menyebut surplus produksi beras dalam negeri mengalami penyusutan selama dua tahun terakhir. Pada 2021, surplus beras tercatat sebanyak 1,4 juta ton yang kemudian merosot menjadi 1,3 juta ton pada 2022.
 
Penyusutan yang terjadi pada 2022 tidak terlepas dari kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem di sejumlah wilayah sentra produksi beras. Tahun lalu, Indonesia mengalami defisit beras selama kurang lebih sembilan bulan.
Petani tengah memanen padi di Nagrek, Jawa Barat (Dimas Ardian/Bloomberg)
Kondisi serupa kemungkinan akan kembali terjadi pada tahun ini. Sebelumnya, Bapanas memperkirakan Indonesia akan mengalami defisit beras selama sembilan bulan pada tahun ini, yakni Januari, Mei hingga Desember.
 
"Tahun lalu ada kejadian luar biasa, sembilan bulan itu produksinya minus atau defisit, hanya tiga bulan surplus. Kemudian kalau kita melihat angka dari BPS tahun ini dari Januari sampai dengan April ternyata memang kita surplusnya tiga bulan, tetapi surplusnya itu lebih kecil bila dibanding dengan tahun lalu pada bulan yang sama yakni Januari sampai dengan April," paparnya.
 
Terkait dengan rendahnya penyerapan beras petani oleh Bulog, Sutarto menyebut penyerapan beras ke penggilingan padi masih kurang dari 50% kapasitas yang tersedia. Artinya, kekurangan pasokan  yang terjadi dari tahun lalu masih berdampak hingga hari ini kepada penggilingan padi. 
 
"Itu atas dasar survei kami, laporan teman-teman dari Aceh dan beberapa provinsi.
 
Mantan Direktur Utama Bulog itu mengungkapkan bahwa penggilingan padi yang ada di Tanah Air normalnya menyerap sebanyak 2.000 ton gabah per hari. Adapun, saat ini,  gabah yang masuk ke penggilingan padi berada di kisaran 1.000 ton per hari.
 
Selain itu, volume beras yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pun masih jauh dari volume normal 
 
"Kalau kita contoh kan di PIBC pun tampaknya yang masuk ke situ sekarang kurang dari 20.000 ton, padahal normalnya sekitar 30.000 ton. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin jadi pertimbangan-pertimbangan pemerintah [untuk impor]," tuturnya.
 
Seperti diketahui, pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog mengimpor 2 juta ton beras hingga akhir tahun ini untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah [CBP] yang kian menipis.
Ilustrasi penggilingan padi. (Dario Pignatelli/Bloomberg)
Rencana tersebut diketahui melalui Surat Penugasan dengan nomor B2/TU.03.03/K/3/2023 tertanggal 24 Maret 2023 yang ditujukan kepada Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.
Melalui surat tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut keputusan impor beras tahun ini merupakan hasil dari rapat internal mengenai Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3/2023) lalu. 
 
"Tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan] beras kebutuhan bantuan pangan dalam bentuk beras kepada 21,353 juta KPM [Keluarga Penerima Manfaat]  dan kebutuhan lainnya seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden [Perpres] No. 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah [CBP]," demikian disampaikan Arief.
 
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Bulog diminta untuk mengimpor 500.000 ton pertama secepat mungkin. Adapun, untuk sisanya akan dilaksanakan secara bertahap hingga akhir tahun ini atau Desember 2022.
 
Arief menegaskan impor beras yang dilakukan tahun ini akan tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri atau petani. Pemerintah juga akan memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan dalam proses impor komoditas pangan tersebut.
 
"Sejalan dengan hal tersebut, kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023," ujarnya.