Impor Beras, Serikat Petani Nilai Bulog Gagal Jaga Stok Pangan
Rezha Hadyan
28 March 2023 10:21
Bloomberg Technoz, Jakarta - Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai kebijakan tambahan impor beras menjadi bukti gagalnya pemerintah dan Badan Urusan Logistik atau Bulog menjaga stok atau cadangan beras pemerintah (CBP).
Ketua Umum SPI, Henry Saragih mengatakan, Bulog telah gagal menguasai CBP sejak tahun lalu. Krisis stok beras tersebut kemudian berlanjut pada tahun ini. Minimnya stok beras di gudang juga membuat Bulog tak bisa diandalkan dalam sejumlah kebijakan intervensi pasar dalam rangka pengendalian harga atau potensi inflasi.
Di sisi lain, pemerintah juga sangat lambat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengamankan stok beras pada panen raya, Maret-Mei 2023. Salah satunya, kata Henry, lamanya penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering petani. Hal ini membuat petani pun tak langsung memutuskan menjual hasil panennya kepada pemerintah atau Bulog.
"Padahal kalau hal ini dilakukan secara terukur dan jauh-jauh hari, tentu petani akan mempertimbangkan untuk menjual gabahnya kepada Bulog," kata Henry pada rilis yang diterima Bloomberg Technoz, Selasa (28/3/2023).
Menurut dia, pemerintah lebih baik memperbaiki peran, fungsi, dan cara kerja Bulog dalam menjalankan tugasnya menjaga stok CBP. Pemerintah juga dinilai perlu menetapkan batas aman atau besaran ideal CBP. Hal ini akan menjadi acuan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk berupaya menyerap hasil panen petani.
"Menurut SPI ini semua karena keteledoran pemerintah yang mengurus pangan dan Bulog sejak tahun 2022 yang tidak melakukan tugasnya," kata dia.
SPI sendiri tetap mengusulkan agar nilai HPP tetap di Rp 5.600/Kg karena biaya produksi sudah mencapai Rp 5.050/Kg. Selain itu, Henry juga menyebut angka harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku saat ini juga sudah terlampau tinggi.
"Terlampau mahal di tangan konsumen dan menjadi peluang korporasi-korporasi pangan besar menjadi spekulan di negeri kita ini," ujar dia.
Alibi Pemerintah
Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan, keputusan impor beras sebanyak 2 juta ton terpaksa diambil lantaran serapan gabah hasil panen raya tidak mampu memenuhi stok CBP yang kian menipis.
Berdasarkan laporan terakhir Bulog, pasok CBP saat ini hanya 320.000 ton alias jauh di bawah ambang batas aman 1,1 juta—1,5 juta ton. Penyerapan domestik yang dilakukan Bulog hanya mencapai 50.000 ton, sedangkan realisasi impor yang sudah disetor instansi tersebut sebanyak 485.000 ton.
“Sampai tadi yang keserap itu hanya 50 ribu ton, tapi untuk mengambil suatu keputusan yang pahit tadi itu bukan Badan Pangan [Bapanas] sendiri, itu ada rapat internal, ada kementerian dan lembaga terkait semuanya ada di situ termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan,” kata Arief kepada awak media di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (28/3/2023).
Arief mengungkapkan, sebelum memutuskan untuk melakukan impor beras, pihaknya telah mengundang 25 penggilingan padi besar untuk menambah stok beras Bulog. Namun, penggilingan padi tersebut hanya mampu menyetorkan beras sebanyak 60.000 ton yang dibeli dengan harga Rp9.950 per kg sesuai HPP.
“Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya bisa top up stok Bulog, hasilnya hanya 60 ribu ton. Masing-masing [penggilingan padi] hanya sanggup menyetor 1.000-5.000 ton kepada Bulog," ungkapnya.
Di saat stok Bulog yang terbatas, Arief menyebut Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan beras untuk program bantuan sosial [bansos] pangan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat [KPM] dengan masing-masing penerima 10 kg selama tiga bulan.
Total kebutuhan beras untuk program tersebut mencapai 640 ribu ton. Apabila hanya mengandalkan stok CBP yang tersisa, maka secara otomatis stok yang ada di gudang Bulog habis tak bersisa.
"Kalau Bulog satu kali jalan, itu digelontorkan semua berarti stok Bulog itu kurang, nol. Apakah mau membiarkan stok Bulog nol?,” tegasnya.
