Sebelumnya, Bendahara Negara juga menjadi pembicara dalam sesi diskusi tingkat Menteri yang membahas komitmen penurunan karbon dan strategi untuk mengatasi perubahan iklim terutama dari segi pembiayaan.
Sri Mulyani menjelaskan, OECD telah membentuk Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches (IFCMA) yang bertujuan membangun kerjasama antar negara dalam beberapa hal seperti, pengumpulan data karbon dan perubahan iklim, membangun metodologi dan melakukan perbandingan kebijakan, serta menjalankan program pengurangan karbon dalam proses pembangunan.
Ia menyebut, IFCMA bisa berkolaborasi dengan Koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim yang beranggota 92 negara dan 27 lembaga internasional, di mana Sri Mulyani merupakan salah satu pemangku kebijakan dalam koalisi tersebut bersama Menkeu Belanda.
“Setelah Roundtable discussion, saya menghadiri acara peluncuran dimulainya proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga,” pungkasnya.
Untuk diketahui, OECD secara resmi memutuskan untuk memulai proses aksesi keanggotaan Indonesia pada 20 Februari 2024, sebagai tindak lanjut dari intensi yang disampaikan Indonesia pada Juli 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia mendapatkan dukungan dari 38 negara anggota OECD untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut. Namun, Indonesia masih membutuhkan 2—3 tahun lagi untuk dapat menjadi anggota OECD.
Airlangga menjelaskan Indonesia hanya membutuhkan waktu 7 bulan untuk bisa memulai proses aksesi OECD. Setelah itu, Indonesia akan segera menyiapkan peta jalan ke depan dan ditargetkan rampung dalam pertemuan tingkat menteri yang dipimpin Jepang pada Mei 2024.
(azr/lav)
