Rezim Junta Myanmar saat ini adalah pemerintahan hasil kudeta pada 2021 lalu yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing. Junta juga memenjarakan pemimpin partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi. Sementara kudeta menyebabkan tewasnya ratusan warga sipil Myanmar.
Kudeta tersebut menuai berbagai kecaman dari berbagai pemimpin dunia, salah satunya termasuk Indonesia, yang saat ini juga menjadi Ketua ASEAN.
Tahun lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mendorong para pemimpin ASEAN lewat KTT ASEAN untuk meminta pertanggungjawaban kepada Myanmar untuk segera menyelesaikan masalah kekerasan sipil di negaranya. Oleh karena itu Myanmar boleh menghadiri forum ASEAN hanya pada level Senior Official Meeting (SOM)
“Indonesia mengusulkan agar partisipasi perwakilan tingkat non-politik Myanmar juga harus diterapkan di luar KTT dan pertemuan Menteri Luar Negeri,” kata Jokowi.
Namun upaya tersebut tidak menimbulkan titik terang hingga saat ini. Presiden-presiden negara ASEAN tampaknya tidak memperlihatkan keseriusan dalam meminta pertanggung jawaban Myanmar dalam mengakhiri kekerasan sipil di negaranya.
Sementara itu, Luhut juga menambahkan bahwa Indonesia akan tetap mematuhi prinsip non-intervensi ASEAN sambil terus berusaha mendorong Junta Myanmar untuk menyelesaikannya. “Entah tahun ini atau tahun depan, saya kira mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri,” katanya.
Terkait masalah Myanmar dan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Dalam konferensi pers yang diadakan secara hybrid, Dirjen Kerja Sama ASEAN Sidharto R. Suryodipuro mengatakan peran Indonesia sangat signifikan dalam evolusi penyelesaian masalah Myanmar selama ini.
"Ibu Menlu menyampaikan rencana Indonesia melakukan komunikasi dengan semua pihak dan masalah Myanmar ini rumit. Ini masalah yang sebelum kudeta juga persoalan yang sangat lama sehingga memerlukan penanganan bijaksana dan komunikasi segala pihak akan dilakukan. Tidak semua dilakukan di depan kamera," kata Sidharto pada Kamis (19/1/2023).
Menlu Retno Marsudi sendiri mengatakan bahwa ia memang belum berencana bertolak ke Myanmar meski komunikasi dengan pihak yang terlibat terus dilakukan.
"Persoalan Myanmar bersifat rumit. Merupakan persoalan yang diselesaikan di antara mereka. ASEAN bersifat mendorong, membantu di mana diperlukan baik bantuan kemanusiaan akan terus dilakukan," katanya.
(ibn/ezr)
